logo alinea.id logo alinea.id

Terseret kasus suap, bos PLN klarifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah direktur utama PT PLN Persero Sofyan Basir, Minggu (15/7).

Annisa Saumi
Annisa Saumi Senin, 16 Jul 2018 23:59 WIB
Terseret kasus suap, bos PLN klarifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah direktur utama PT PLN Persero Sofyan Basir, Minggu (15/7). KPK menggeledah rumah Sofyan Basir untuk tindak lanjut penyidikan kasus suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Wakil Ketua DPR Komisi VII DPR RI Eni Saragih. 

"Terkait kedatangan KPK, tentunya kami menghormati proses hukum yang mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Sofyan dalam jumpa persnya di kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin (16/7).

Sofyan mengatakan sebagai tuan rumah dirinya membantu penyidik memberikan informasi terkait proyek PLTU Riau-1. "PLN akan terus kooperatif untuk memberikan keterangan jika diperlukan KPK," kata Sofyan.

Sofyan mengaku jika dokumen yang disita oleh tim KPK bukanlah dokumen yang bersifat rahasia. "Dokumen-dokumen itu dokumen yang bisa kita buka ke publik. Kadang-kadang juga surat menyurat, ada proposal-proposal, laporan keuangan, cash flow, likuiditas, saya bawa pulang dan baca di rumah. Itu yang kemarin diperiksa KPK, dan sebagian memang yang terkait saja yang dibawa KPK," tutur Sofyan.

Sebelumnya KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Uang Rp4,8 miliar diduga merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5% atas proyek tersebut.

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup usai melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7). Sebanyak 13 orang ditangkap KPK, termasuk Eni dan Johannes.

Adapun 11 orang lain yang ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, dan pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Mega Watt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW. PLN sendiri baru menyelesaikan 32.000 MW listrik dari total 35.000 MW.

Sponsored

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta tersebut merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan mencapai Rp 4,8 miliar.

Pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, kemudian Maret 2018 sejumlah Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Proyek dihentikan

Johannes Kotjo merupakan pemegang saham perusahaan BlackGold. CEO BlackGold Philipp Rickard pernah menyebutkan penandatanganan LoI (Letter of Intent) dengan PLN adalah penandatanganan terbesar sepanjang sejarah perjalanan BlackGold menuju tujuan akhir untuk mengamankan Proyek Riau-1.

"Kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan semua formalitas yang diperlukan menjelang penandatanganan akhir PPA dengan PLN," kata Richard pada 24 Januari 2018.

BlackGold tidak sendirian dalam mengerjakan proyek PLTU Riau 1 ini. Black Gold bersama beberapa perusahaan lain membentuk konsorsium. Konsorsium tersebut terdiri dari BlackGold, PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), PT PLN Batubara (PLN BB) dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC). 

BlackGold melalui anak perusahaannya, PT Samantaka Batubara, memiliki konsesi batu bara seluas 15.000 hektare, dan memiliki lebih dari 500 juta ton sumber daya batu bara. Dalam OTT KPK terhadap Eni Maulani Saragih, salah seorang karyawan PT Samantaka ikut diamankan penyidik KPK.

Sementara CHEC adalah perusahaan rekayasa tenaga listrik yang berasal dari Cina. CHEC saat ini terlibat dalam proyek konstruksi, investasi, operasi dan pemeliharaan berbagai proyek pembangkit listrik berlokasi di Indonesia.

Berdasarkan LoI, Konsorsium akan memasukkan PPA definitif dengan PLN setelah dipenuhinya syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana diatur dalam LoI. Proyek ini sendiri menurut penuturan Sofyan masih sebatas LoI.

Setelah LoI diterima, konsorsium akan membentuk perusahaan patungan untuk Proyek Riau-1 untuk menyelesaikan sebuah perjanjian offtake tetap jangka panjang dengan anak perusahaan BlackGold, PT Samantaka Batubara untuk memasok batubara ke Proyek Riau-1.

Namun, karena adanya kasus OTT ini, pihak PLN mengatakan mereka menghentikan sementara proyek tersebut. "Karena ada proses hukum, kita hentikan sementara. Ini kan ada di dalam LoI," pungkas Sofyan.