Tes corona dimonopoli pusat, Ridwan Kamil: Pasti akan kerepotan

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, menilai, Indonesia perlu menerapkan desentralisasi di seluruh sektor daripada terpusat. Dicontohkannya dengan penanganan pandemi coronavirus baru (Covid-19).

"Apabila tes Covid-19 terpusat di Jakarta (hanya dilakukan pemerintah pusat, red), itu pasti akan kerepotan. Poin saya, adalah Indonesia yang penuh dinamika ini, desentralisasi manajemen, menurut saya, itu adalah sebuah konsep yang pas," ujarnya saat menjadi pembicara Pendidikan Reguler Angkatan LXI 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) via telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (22/6).

"Saya tidak terlalu pro pada pemusatan. Menurut saya, Indonesia yang kompleks ini manajemen yang baik adalah manajemen desentralisasi untuk apa pun," sambungnya menegaskan.

Dirinya melanjutkan, pembangunan bukan hanya ranah pemerintah. Namun, perlu ada kolaborasi dan inovasi karena tantangan berubah-ubah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, kata Emil, sapaannya, menerapkan birokrasi 3.0 atau birokrasi dinamis (dynamic government) dengan konsep pentaheliks dalam setiap proses pembangunan. Birokrasi dinamis diklaim memungkinkan semua pemangku kepentingan, di luar aparatur sipil negara (ASN), terlibat dalam perumusan pembangunan.

Sedangkan dalam praktik pentaheliks, Pemprov Jabar menggandeng lima unsur. Mencakup akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.

"Jadi, artinya 3.0 ini mengajak semua elemen yang mencintai Jabar untuk bergabung menjadi elemen-elemen dengan fungsi kebirokrasian. Itulah Birokrasi 3.0, di mana kami melakukan kolaborasi dan dinamis," tuturnya.

Keempat unsur di luar pemerintah tersebut disebut berperan sebagai penasihat atau staf ahli setiap satuan kerja perangkat daera (SKPD) Pemprov Jabar. Mereka bertugas memberikan masukan.

Sebagian besar pemerintah daerah (pemda) di Indonesia, menurut Emil, masih menerapkan birokrasi 1.0 dan 2.0. Manajemen pada birokrasi 1.0 berdasarkan aturan (rule based government). Sehingga, pembangunan dilakukan saat terdapat regulasi.

"Sementara birokrasi 2.0, yaitu berdasarkan performance based atau kinerja, ada award Adipura, berbagai penghargaan, dan lainnya. Jadi, sifatnya reward-punishment, tapi birokrasinya masih menganggap, bahwa semua urusan adalah urusan birokrasi. Itu kelemahannya, sehingga tidak kolaboratif," urainya.

Di sisi lain, Emil meminta setiap ASN mampu beradaptasi dengan perubahan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Diklaim sebagai kunci sukses dan pemenang zaman.

"Siapa yang tidak mau berubah, dia pasti ketinggalan. Siapa yang konsisten melakukan perubahan dan beradaptasi, dia akan relevan dan menjadi pemenang," kata bekas Wali Kota Bandung ini.

Bagi ASN, menurutnya, mesti memiliki tiga nilai. Integritas, melayani sepenuh hati, dan profesional. "Karena risiko menjadi birokrat itu harus melayani," tutupnya, mengutip situs web Pemprov Jabar.