Tidak etis, pejabat BUMD DKI dukung Anies jadi capres

Direksi dan komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Reza Hariyadi, menilai, jika ada pejabat BUMD di DKI yang sudah mendukung Anies sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 sangat tak etis.

"Saya sayangkan saja, kalau memang benar Komisaris Utama (Komut) Jaktour membentuk relawan. tak etis lah. Ini jadi beban Gubernur DKI Anies Baswedan," kata Reza dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/5).

Dia menjelaskan, sebagai pejabat publik semestinya paham aturan main jika ingin mendukung Anies sebagai Capres. Artinya, harus mundur dari jabatannya agar tak mengganggu tata kelola bisnis perusahaan plat merah tersebut. 

Dia juga menyayangkan, Komut Jaktour kedapatan mengadakan buka bersama di unit usaha perusahaan bersama Forum Bersama Indonesia (FBI), mendukung Anies sebagai Capres 2024. "Ini kan, mengganggu bisnis dan bisa dikatakan pemanfaatan jabatan. Ini tak etis," tegas Reza. 

Mantan Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu menilai, manuver FBI mengganggu kredibilitas Anies sebagai gubernur yang memiliki komitmen kuat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 

"Ini ganggu kerja Anies untuk menuntaskan visinya mendorong BUMD bekerja profesional dan peningkatan pendapatan," bebernya. "Pembentukan relawan juga di hotel milik Jaktour, ini tak baik" lanjut Reza.

Dia menambahkan, jabatan komisaris melekat terhadap individu sehingga tak bisa dipisahkan. "Kecuali sudah mundur dari jabatan komisaris. Silakan saja. Ini kan, masih komisaris," ucap dia.

Sebelumnya, Relawan Forum Bersama Indonesia (FBI) mengadakan acara di Grand Cempaka Business Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (4/5) malam. FBI pendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.