sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Tiga bocoran langkah pemerintah soal eks ISIS

Pemulangan WNI eks ISIS disebut menjadi salah satu opsi.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Minggu, 09 Feb 2020 17:07 WIB
Tiga bocoran langkah pemerintah soal eks ISIS

Pengamat terorisme Ridwan Habib mengaku telah mendapatkan bocoran yang akan ditempuh pemerintah terkait wacana pemulangan 600 orang WNI eks simpatisan Islamic state of Iraq and Syria (ISIS) dari Timur Tengah.

Setidaknya ada tiga langkah yang telah disiapkan, pertama adalah menolak sepenuhnya pemulangan ratusan WNI tersebut.

"Beberapa opsi-opsi, yang sudah dibuat sih yang saya tahu ya ada 3 opsi. Pertama menolak memulangkan para WNI eks ISIS," kata pengamat terorisme Universitas Indonesia ini dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).

Berdasarkan opsi tersebut, jelas dia, pembahasan terkait nasib ratusan WNI eks ISIS ini diserahkan ke negara tempat mereka berpijak saat ini. Misalnya, sambung dia, ketika berada di Suriah, pemerintah Indonesia sepenuhnya menyerahkan nasib mereka ke otoritas negara tersebut.

Mengamat terorisme Ridwan Habib saat diwawancara soal wacana pemulangan eks ISIS/Foto Alinea/Fadli Mubarok

Opsi kedua, lanjut Ridwan, memulangkan ratusan WNI itu kembali ke Indonesia sepenuhnya. Terakhir, opsi ketiga adalah memulangkan WNI eks ISIS itu, namun dengan diseleksi terlebih dahulu.

"Maksudnya membawa pulang tetapi selektif hanya wanita lemah dan anak-anak, dan itu juga harus dalam pertimbangan bahwa mereka yang dibawa pulang sudah melewati proses identifikasi proses screening, proses wawancara form bahwa mereka adalah bagian dari WNI," terangnya.

Sebelumnya, menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat 660 WNI eks ISIS yang masih berada di Timur Tengah. Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian untuk memulangkan atau melarang mereka kembali ke tanah air.

Sponsored

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, keputusan ihwal nasib WNI eks ISIS itu akan diumumkan Presiden Joko Widodo pada Mei 2020 mendatang.

Berita Lainnya
×
tekid