Tingkatkan kepuasan publik, kinerja semua menteri harus digas

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo masih bisa terus meningkat. Syaratnya, semua kementerian bekinerja maksimal.

"Sekarang kita akui ada kementerian yang kinerja bagus, seperti Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri. Makanya kepuasan publik terhadap presiden bisa 70%. Tetapi, kita juga bisa melihat ada kementerian yang belum perform. Itu lah yang harus diperbaiki," kata Emrus saat dihubungi, Rabu (14/9).

Berdasarkan hasil survei Poligov, tingginya kepuasan publik terhadap kinerja presiden antara lain karena capaian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Emrus mengatakan, hal itu menandakan kinerja Kementerian PUPR maksimal. Contoh lain, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil menanggulangi pandemi Covid-19. Ini bukti bahwa kementerian terkait bekerja sesuai harapan masyarakat.

"Tetapi ada kementerian lain yang kinerjanya masih patut dipertanyakan. Kemendag masih dipersepsikan dengan isu minyak goreng, Kementerian Pertanian terkait ketersediaan pangan," ujar Emrus.

Emrus berharap di sisa masa jabatan Presiden Jokowi, semua menteri bekerja profesional. Fokus menjalankan program untuk kesejahteraan rakyat. Menurut dia, kalau ada menteri yang tidak berkinerja baik, presiden bisa mengganti dengan sosok yang lebih berpengalaman.

Hasil survei Poligov menyebutkan, kepuasan publik terhadap kinerja presiden sebesar 60%. Sedangkan survei LSI menyebut kepuasan publik terhadap kinerja presiden 72,3%, Voxpopuli  75,3% dan Indikator Politik Indonesia di angka 65%.

"Memang angka 70% itu sudah bagus. Tetapi pemerintah ini kan sudah dua periode. Sudah banyak perbaikan seharusnya. Kabinet kedua ini harus lebih fokus dan profesional. Seharusnya kepuasan publik terhadap Jokowi 80%. Menteri yang berkontribusi tinggi harus tetap memacu kinerja," kata Emrus.