TNI AL perkuat pengawasan di jalur terluar

Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji akan lebih tanggap dalam memperkuat pengawasan di jalur terluar perairan Indonesia. Siwi menegaskan, kedaulatan Indonesia harus dipertahankan terutama terhadap ancaman di wilayah laut perbatasan.

“Kita tidak ingin hal penyerangan dari kapal pembawa ikan dari Vietnam terulang. Maka, tugas dan kewajiban TNI AL selaku pelaksana pengamanan wilayah laut, akan memperkuat pertahanan,” ucap Siwi dalam temu muka di hadapan para wartawan sesudah pemberian rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dan penutupan piala bergilir Panglima TNI “Merpati Putih Open 2019”, Sabtu (4/5).

Hal itu diungkapkan Siwi menanggapi insiden penabrakan kapal patroli Vietnam terhadap kapal patroli Indonesia di peraian Laut Natuna Utara, Sabtu (27/4) lalu. Dia berujar, kejadian itu menjadi pelajaran yang seharusnya cukup hanya sekali terjadi. Pasalnya, kejadian itu dikhawatirkan mengganggu keamanan dan ketentraman antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Vietnam.

Di samping itu, Siwi melanjutkan, dia menyesalkan betapa upaya antipasi insiden itu tak berjalan maksimal. Maka ke depan, kata dia, TNI AL lebih mempersiapkan strategi dan teknik pengamanan, terlebih di titik-titik rawan garis pantai terluar Indonesia. Hal itu juga melibatkan kesiapsiagaan dan opsi kelengkapan personil TNI AL bersama armada kapal-kapal patrolinya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, upaya itu sangat relevan dengan tujuan pengamanan yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia. Dia mengatakan telah dan akan terus menginstruksikan patroli keamanan secara ketat di semua kawasan laut, darat, dan udara.

“Terlebih belajar dari peristiwa kemarin, pengawalan itu sudah semestinya dilakukan. Kita siap menjadi ksatria terdepan memperkuat kedaulatan Indonesia dalam pergaulan dengan negara lain,” kata Hadi, menegaskan.

Hadi menyayangkan pula lemahnya prosedur pembahasan antara Indonesia dan Vietnam menyangkut batas wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di kawasan perairan Laut Natuna Utara. Dia berpendapat, langkah perundingan semestinya juga perlu dilakukan untuk memperbarui dan menegaskan kesepakatan antarkedua negara. Ini terutama berkaitan pula dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia

“Poros maritim dunia bukan artinya kekayaan alam Indonesia boleh diganggu oleh bangsa dan negara lain. TNI dan TNI AL sebagai pengayom masyarakat akan mendukung hal itu dalam penguatan strategi pengamanan,” kata Hadi.