TNI buka saluran pelaporan oknum prajurit yang tak netral

Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka saluran untuk melaporkan oknum prajurit TNI yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah menyatakan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puspen TNI.

Laporan dapat dilakukan melalui no telepon (021) 84596939 atau melalui email: permintaaninformasi@gmail.com.

"Mohon laporan dilengkapi dengan data dan keterangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari fitnah," kata Sabrar dalam pernyataan tertulis yang diterima Alinea, Senin (25/6).

Menurutnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah secara tegas memerintahkan agar para prajurit TNI untuk bersikap netral di Pilkada. Panglima juga menginstruksikan agar para komandan satuan membekali setiap prajurit TNI dengan buku pedoman netralitas TNI dalam Pilkada, dan bersinergi dengan Polri. 

"Panglima TNI juga menegaskan kembali dalam Surat Telegram kepada seluruh Prajurit TNI dalam pelaksanaan Pilkada agar dapat mengoptimalkan fungsi intelijen di wilayah, untuk memantau dan memetakan kemungkinan konflik dan koordinasi melekat ke Polri dan instansi terkait dalam pilkada serentak dalam rangka penugasan personel perbantuan TNI kepada Polri maupun Pemda," tambahnya.

Adapun perbantuan kepada Polri terdiri dalam beberapa bentuk, yaitu pertama, melakukan penebalan pengamanan pada setiap tahapan Pilkada, meliputi pengamanan pendaftaran dan penetapan pasangan calon, pengamanan kampanye, pengamanan masa tenang, pengamanan pemungutan suara di TPS, pengamanan penetapan hasil pemungutan suara. Kedua, pengamanan pejabat penyelenggara, pengawas dan pasangan calon.

Ketiga, pengamanan obyek prioritas pengamanan Pilkada, meliputi kantor KPU,  Kantor Bawaslu/Panwas,  Kantor Parpol, Kantor PPK, Kantor PPS,  rumah  pasangan calon,  rumah Ketua KPU, dan rumah Ketua Bawaslu. Keempat, TNI bersama  Polri mendukung kegiatan cipta kondisi meliput patroli gabungan, sosialisasi kepada masyarakat, untuk menjaga situasi pilkada yang kondusif, mengkoordinir pengamanan TPS dengan mengedepankan unsur Polri dan Pemda. Lalu kelima, mendukung perkuatan Polri untuk antisipasi kontijensi akibat konflik horisontal, meliputi mempertebal kekuatan cadangan polri dan pengamanan objek vital nasional.

Dikutip Antara, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, telah mengingatkan pada jajarannya agar memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI dengan tidak terlibat politik praktis, serta meningkatkan kemanunggalan dengan rakyat. 

"Jaga kepercayaan rakyat kepada TNI-Polri, jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Panglima.