TNI imbau nelayan Natuna tidak cemas melaut

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya TNI Yudo Margono mengimbau agar nelayan Natuna tidak cemas atas keberadaan kapal ikan asing dan coast guard China karena TNI hadir di laut Natuna.

"Tetap saja melaut. Di sini kan ada kapal perang, bisa infokan pada kami," kata Yudo usai pimpin upacara gelar pasukan dalam operasi siaga tempur pengamanan laut Natuna sebagai upaya penegakan kedaulatan negara di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1).

Justru sebaliknya, kata Yudo, nelayan sebaiknya menjadi mata dan telinga aparat keamanan, khususnya Angkatan Laut. "Mungkin dengan kondisi laut kita yang luas, itu tidak bisa dijangkau oleh KRI kita saat ini, kan jumlahnya terbatas," kata dia.

Ia juga meyakinkan masyarakat dan nelayan untuk terus berkoordinasi dengan TNI maupun Bakamla yang berada di laut Natuna.

"Tidak usah resah, karena jauh di 130 mil, nelayan kita kecil-kecil, tidak sampai di sana," kata Yudo.

Pangkogabwilhan I juga berharap nelayan Natuna bisa mendominasi di area tangkap yang selalu menjadi sengketa pihak asing.

"Saya justru berharap, nelayan kita bisa melaut hingga zona ekonomi ekslusif (ZEE) sana. Karena akan semakin menegaskan ini loh, laut kami, kami berhak menangkap ikan di sini," kata dia.

Terkait adanya gangguan nelayan Indonesia diusir oleh kapal asing, menurutnya, sampai saat ini belum ada laporan secara resmi masuk ke TNI.

"Terkait nelayan kita diusir belum ada masuk laporan, namun justru kita yang mengusir mereka. Jadi nelayan kita jangan takut," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Nelayan Lubuk Lumbang, Kelurahan Bandarsyah Herman membenarkan, sebagian nelayan khawatir karena mereka beranggapan akan ada ancaman di laut.

"Saya memaklumi itu, bisa saja kapal asing dendam sama nelayan saya. Namun jangan khawatir, saya terus berkoordinasi dengan aparat kita kok, aman itu," kata dia.

Ia membenarkan berita tentang nelayan yang diusir kapal asing saat sedang memancing.

"Nelayan saya kalau di laut tidak berani tidur, jika pun sedang istirahat, mereka harus bergantian, kalau tidak kami bisa ketabrak," kata Herman.

Karena itu, ia berharap kapal pengawas Indonesia hadir mengawasi nelayan Natuna seperti yang dilakukan kapal pengawas negara asing terhadap nelayan mereka.

"Iya kalau coast guard mereka melakukan itu, kenapa tidak, kita lakukan hal yang sama agar nelayan kami juga aman melaut," ujarnya.

Pelanggaran ZEE

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, menegaskan Indonesia tidak mengakui nine dash line atau klaim sepihak Tiongkok atas permainan Natuna.

Hal itu diutarakan selepas rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara lainnya di Kemenko Polhukam.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) 1982," ujar Retno di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Hal itu disampaikan karena pada Senin (30/12), dalam rapat sejumlah lembaga negara di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyimpulkan terjadi pelanggaran Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) Indonesia oleh Tiongkok di perairan Natuna, seperti kegiatan penangkapan ilegal dan pelanggaran kedaulatan.

"Kemlu RI telah memanggil Duta Besar China di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik juga telah disampaikan," demikian kesimpulan rapat, dikutip dari situs web Kemlu.

Indonesia menegaskan, ZEE ditetapkan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dan Tiongkok, sebagai salah satu pihak yang meratifikasi konvensi, mesti menghormatinya. (Ant)