Unjuk rasa BEM SI, ini 9 tuntutan untuk pemerintahan Jokowi

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Muhammad Nurdiansyah, menyampaikan tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang digelar hari ini, Senin (21/10). Bertajuk Indonesia-nya Rakyat, ada Sembilan tuntutan yang diminta mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo. 

Poin pertama perihal ekonomi dan ketenagakerjaan. Sikap BEM SI adalah lawan segala mafia dan kartel ekonomi, serta wujudkan ekonomi kerakyatan dengan mengutamakan kesejahteraan buruh, desa dan penguatan BUMN.

Kedua soal hukum dan hak asasi manusia (HAM). Terkai itu, BEM SI meminta pengusutan pelanggaran HAM masa lalu, menolak pelemahan pemberantasan korupsi dan tolak keterlibatan pelanggar HAM dalam pemerintahan. 

Ketiga berkenaan dengan isu pendidikan. Pemerintah diminta melakukan reformasi pendidikan guna membentuk pendidikan yang murah, mudah diakses, demokratis, dan menolak segala liberalisasi serta komersialisasi pendidikan.

Keempat, aspek agraria dengan melakukan reforma agraria dengan orientasi kesejahteraan petani keterlibatan masyarakat adat dan menolak segala jenis perampasan lahan. Kelima, masalah maritime. Mahasiswa meminta pemerintah membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan kedaulatan di bidang sumber daya laut dan kesejahteraan nelayan. 

Selanjutnya, keenam mengenai infrastruktur. Pemerintah diharap dapat menerapkan pemerataan infrastruktur yang mengedepankan kepentingan rakyat. Kemudian menolak setiap pelanggaran HAM dalam pembangunan. 

Lebih lanjut, pon ketujuh berkenaan aspek kesehatan yang mewujudkan sistem jaminan sosial kesehatan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Kedelapan, soal pemberdayaan perempuan, agar pemerintah mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan keterlibatan wanita dalam segala pengambilan kebijakan publik. 

Terakhir, dalam aspek lingkungan menuntut tindakan tegas atas semua perusakan lingkungan dan mewujudkan kebijakan lingkungan yang mengutamakan HAM dengan menolak kepentingan investor.

Menurut Nurdiansyah, sembilan poin tersebut yang ingin disampaikan aliansi mahasiswa kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalan periode kedua pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

Sementara Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Atiatul Muqtadir, mengatakan aksi mahasiswa hari ini adalah untuk mengevaluasi pemerintahan periode pertama Jokowi. Selain itu, pihaknya juga ingin merawat ingatan bahwasannya tuntutan maklumat tuntaskan reformasi yang sebelumnya disampaikan pada aksi 24 September 2019 loalu belum juga dipenuhi.

"Lima tahun ke depan kita ingin memastikan, bahwasanya pemilik negeri ini adalah rakyatnya sendiri bukan elit politik dan oligarki," ujar dia.

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah, mengatakan selain membawa tuntutan maklumat tuntaskan reformasi, mahasiswa juga menuntut agar Jokowi segera memberikan pernyataan akan mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan atau Perppu KPK sebagai respons revisi UU KPK yang sudah berlaku sejak 17 Oktober 2019.

"Ditambah juga RUU yang bermasalah yang kemarin di tunda, kita ingin adalah DPR di sini harus meninjau kembali. Jangan sampai kebijakan tadi tidak pro rakyat," kata Dinno.

Lebih lanjut, Dinno mengatakan, isu nasional seperti isu kemanusiaan di Papua dan kebakaran hutan agar lekas disikapi oleh pemerintah. Tuntutan lainnya adalah dengan meminta pemerintah segera mengusut kematian lima demonstran yang sampai saat ini belum dituntaskan.

"Bahkan kawan-kawan kita, yang lima, yang justru tumbang memperjuangan keadilan, hari ini belum ada sikap dari pemerintah, dari negara. Kita menunggu juga adanya tanggungjawab dan juga segera diusut tuntas siapa pelakunya," kata Dinno.

Sementara itu dari pantauan Alinea.id di lapangan, massa aksi sudah membubarkan diri sejak pukul 19.00 WIB. Selain itu, kedua jalur di Medan Merdeka Barat yang ditutup sejak siang sudah dibuka kembali dari pukul 19.30 WIB.
Area lampiran