Usut aduan Novel cs, Komnas HAM minta pimpinan KPK kooperatif

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kooperatif soal pengusutan dugaan pelanggaran HAM 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Setelah menerima aduan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK, Komnas HAM segera membentuk tim penyelidikan. "Kalau nanti ada bahan-bahan yang dibutuhkan Komnas HAM, kami sangat berharap kooperatif dan mendukung langkah ini serta meminta pimpinan KPK kooperatif memberikan informasi yang dibutuhkan," kata Damanik di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (24/5).

Damanik juga meminta pimpinan KPK terbuka ke masyarakat luas guna menyelesaikan kisruh yang sedang terjadi di lembaga itu. "Terutama bahan-bahan yang dianggap bisa memperkuat penyelidikan nanti, mohon segera disampaikan ke Komnas HAM," kata Damanik.

Menurutnya, data-data dan informasi tersebut akan berguna bagi Komnas HAM untuk mengetahui apakah memang benar terdapat kebijakan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Ia melanjutkan, permasalahan yang disampaikan oleh wadah pegawai KPK ke Komnas HAM penting karena seluruh elemen bangsa harus satu suara dan sepakat memberantas praktik korupsi. "Pemberantasan korupsi di Indonesia harus jadi agenda besar dan harus serius menangani," tegas dia.

Damanik menambahkan, apa pun lembaga negara di Indonesia tanpa terkecuali harus memenuhi norma HAM. Dengan demikian, dalam kasus 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, salah satu hal yang akan diuji adalah menyangkut derajat kepatuhan pada standar dan norma HAM.

Komnas HAM telah menerima pengaduan Novel Baswedan dkk. Sebagai tindaklanjutnya, Komnas HAM membentuk tim penyelidikan untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam polemik tidak lolosnya 75 pegawai anti rasuah. Segepok dokumen aduan dari Novel Baswedan itu terkait TWK. 

"Kami sudah mendapatkan informasi yang sangat penting. Terus terang saja, informasi ini jauh lebih komprehensif yang kami terima daripada sekedar kami membaca berita. Dan memang kami menjelaskan bagaimana proses, substansi kira-kira kenapa itu terjadi," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.