Usut blackout, polisi periksa ratusan pembangkit listrik

Tim investigasi dari Bareskrim Mabes Polri bakal mengusut peristiwa pemadaman listrik atau blackout yang terjadi pada Minggu (4/8). Diberi waktu selama dua pekan, tim investigasi akan menelusuri ratusan pembangkit listrik untuk melakukan pemeriksaan. 

“Ada 225 pembangkit listrik yang bakal diperiksa,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, saat ditemui di Jakarta pada Kamis (8/8).

Dedi mengatakan, tim akan memeriksa pembangkit listrik dari mulai hulu, yakni di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Setelah itu, pemeriksaan pembangkit listrik berlanjut ke arah Jawa Barat, Banten, sampai Jakarta. 

“Tim akan melakukan penelitian dari hulu, dari Ungaran dulu,” ujar Dedi. 

Dalam proses pemeriksaan ini, kata Dedi, Polri bakal menggandeng pakar kelistrikan yang seorang doktor bernama Rizal. Ia merupakan lulusan Belanda. Juga, Polri menggandeng ahli dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Dari pihak Polri, diikutkan juga dari Siber Polri, Inafis dan Puslabfor,” ujarnya.

Menurut Dedi, investigasi oleh pihaknya telah dimulai hari ini, Kamis (8/8). Nantinya, setiap satu pekan hasil investigasi akan diumumkan kepada publik. Ini dilakukan sebagai bentuk transparansi.

“Waktu tim bekerja dua Minggu, dibagi jadi dua tahap. Minggu pertama kalau sudah berhasil melalui assessment penyebab awal terjadinya blackout, nanti akan disampaikan. Dari mulai hari ini,” kata Dedi.

Menurut Dedi, pada pemeriksaan awal, tim Bareskrim Polri sudah menyambangi Sutet di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya flash atau lompatan tegangan listrik, sehingga mengakibatkan pohon yang ada di sekitar lokasi menjadi terbakar.

Listrik padam alias mati lampu pada Minggu (4/8) terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah selama berjam-jam. Kondisi ini membuat publik geram dan kecewa kepada Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). Presiden Joko Widodo bahkan terlihat kesal dengan kejadian ini.