sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Usut kasus KTP-el, KPK panggil dua petugas Ditjen Dukcapil

Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya)

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Senin, 26 Okt 2020 10:34 WIB
Usut kasus KTP-el, KPK panggil dua petugas Ditjen Dukcapil
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 527.999
Dirawat 66.752
Meninggal 16.646
Sembuh 441.983

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua petugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis elekteronik atau KTP-el.

Kedua petugas itu ialah Handoyo Subagyo PNS di Ditjen Dukcapil dan Lydia Ismu Martyati Anny Miryanti Kasubdit Wilayah II Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS) Ditjen Dukcapil Kemendagri.

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya)," kata Plt Juru Bicara Bidang Penindakan Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin (26/10).

Dalam perkara itu, Isnu selaku Direktur Utama Perum Percetakan Negara dan Ketua Konsorsium PNRI diduga berperan untuk memenangkan salah satu konsorsium guna menggarap proyek KTP-el. Atas permintaan tersebut, pejabat Kemendagri Irman Sugiharto menyetujui dan meminta komitmen pemberian uang kepada anggota DPR.

Kemudian, Isnu membentuk sebuah konsorsium vendor proyek KTP-el dengan tersangka Paulus Tannos selaku Dirut PT Sandipala Arthaputra. Saat itu, disepakati pimpinan konsorsium berasal dari kalangan BUMN yakni PNRI. Tujuannya, agar mudah diatur karena dipersiapkan sebagai Konsorsium yang akan memenangkan lelang Pekerjaan Penerapan KTP-el. 

Pada pertemuan selanjutnya, PT Quadra Solution ingin bergabung dalam konsorsium PNRI. Hal itu disampaikan oleh Anang Sugiana selaku Dirut PT Quadra Solution. Namun, Isnu memberikan syarat berupa komitmen fee untuk diberikan pada beberapa pihak seperti anggota DPR, maupun oknum Kemendagri.

Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, manajemen bersama konsorsium PNRI diperkaya sebesar Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar terkait proyek KTP-el ini.

Atas perbuatannya, Isnu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sponsored
Berita Lainnya