Menguji profesionalitas Polri usut kerusuhan 22 Mei

 Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengaku telah mendapatkan penjelasan terperinci mengenai dugaan kekerasan yang dilakukan personel kepolisian saat mengamankan aksi protes massa pada 21 dan 22 Mei. 

Menurut Usman, Polri saat ini tengah mememeriksa sejumlah personel kepolisian yang diduga melanggar hukum saat mengawal aksi unjuk rasa terkait Pilpres 2019 yang berujung kerusuhan tersebut. 

"Pak Kapolda, dalam penjelasannya, juga menyampaikan selain mengambil langkah-langkah memeriksa anggota polisi yang melanggar hukum dalam kasus insiden Kampung Bali, (Polri) juga sedang mengusut dan mengambil tindakan terhadap anggota lain dan peristiwa kekerasan lainnya," kata Usman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (9/7).

Sejumlah perwakilan Amnesty Internasional Indonesia menyambangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan proses hukum terhadap personel Polri yang diduga menganiaya peserta aksi pada 21 dan 22 Mei. Selama sekitar tiga jam, Usman dan rekan-rekannya menggelar pertemuan tertutup bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Usman menegaskan, Polri harus profesional mengusut kekerasan oleh anggota Polri pada kerusuhan 21-22 Mei. Amnesty berharap tidak ada perlakuan istimewa kepada oknum Polri yang melanggar hukum. 

"Kalau itu merupakan pelanggaran hukum etik dihukum secara etik, pelanggaran disiplin dihukum secara disiplin. Pelanggaran pidana, ya, dihukum pidana," tuturnya.

Selain penganiayaan terhadap peserta aksi di Kampung Bali, Usman optimistis penyidik Polri bakal mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan lainnya yang dilakukan personel kepolisian saat aksi 21 dan 22 Mei. 

"Untuk itu, kami Amnesty Internasional mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian, upaya investigasi kepolisian terhadap siapa pun pelaku kekerasan yang terlibat di dalam insiden tersebut," ujarnya.