Utang melonjak, pemerintah disebut sembrono kelola anggaran

Pemerintah dinilai sembrono mengelola anggaran selama pandemi. Pangkalnya, satu sisi menghadirkan utang yang semakin besar sementara di sisi lain ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar.

Hal ini, disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sukamta, setelah Panitia Kerja atau Panja Perumus Kesimpulan DPR menetapkan bahwa realisasi belanja negara tahun anggaran 2020 mencapai 94,6% dari rencana yang ada.

Sementara itu, dari realisasi tersebut terjadi defisit Rp947,7 triliun dan terdapat Silpa Rp245,59 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (6/9).

Hingga Juli 2021, menurut dia, utang Indonesia tercatat mencapai Rp6.750 triliun dengan rasio 40,51% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Pemerintah beralasan menambah utang karena pandemi, namun kinerja penanganan pandemi sering kedodoran, seperti terjadi saat lonjakan Covid pada Juli dan Agustus dengan banyaknya rumah sakit yang kolaps hingga kelangkaan oksigen," ujar Sukamta dalam keterangannya kepada Alinea.id, Selasa (7/9).

Sementara, lanjut dia, serapan anggaran kesehatan seringkali masih minim hingga pertengahan tahun, ini terjadi di 2020 maupun 2021. Di sisi lain, Sukamta juga melihat belanja pemerintah belum mampu membangun kemandirian ekonomi.

"Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan, pandemi sebagai momentum untuk melakukan lompatan besar menjadi negara maju. Hingga saat ini tidak jelas lompatannya. Yang lebih nampak Indonesia malah makin kecanduan impor. Dari impor vaksin, alat tes Covid-19, bahkan impor lombok di saat harga lombok jatuh," tutur politikus PKS ini.

"Ini kan, menyakitkan buat para petani. Mestinya, anggaran yang masih tersisa ratusan triliun sebagiannya bisa dialokasikan untuk membantu para petani, membeli hasil pertanian dengan harga yang normal, ini tentu akan sangat membantu. Silpa anggaran ratusan triliun juga bisa digunakan untuk mempercepat produksi vaksin sendiri," kata dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti semakin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Menurut Sukamta, mestinya belanja pemerintah diarahkan untuk meningkatkan hal-hal yang sifatnya produktif.

"Data BPS menyebutkan pengangguran pada usia muda di Februari 2021 alami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, usia 20-24 tahun mencapai 17,6%, usia 25-29 tahun sebesar 4,9%, sementara kemiskinan esktrem meningkat jadi 4%. Banyaknya usia muda yang menganggur ini harus jadi perhatian ekstra pemerintah," katanya.