Vaksin Johnson & Johnson cocok untuk masyarakat adat-kelompok rentan

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Kementerian Kesehatan mengalokasikan Vaksin Johnson & Johnson untuk masyarakat adat dan kelompok rentan. Vaksin ini juga diharapkan dialokasikan khusus bagi masyarakat di luar Jawa, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya.

Pasalnya, penggunaan vaksin tersebut hanya sekali suntik dan lebih efisien karena tak perlu dua kali penyelenggaraan vaksinasi. “Efisiensi ini bermanfaat bagi pemerintah dan penerima vaksin,” kata Hamid Abidin, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, dalam rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, Rabu (15/9).

Lebih lanjut Hamid  menuturkan, menggelar vaksinasi di luar Jawa bukan hal mudah. Faktor jarak, kondisi jalan, hingga sarana transportasi bisa menyurutkan minat warga. Ini belajar dari pengalaman Koalisi yang sudah bekerja membantu pemerintah melakukan vaksinasi untuk masyarakat adat dan kelompok rentan di lebih dari 30 kabupaten/kota di sembilan provinsi.

Sejalan dengan Hamid, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Rukka Sombolinggi menambahkan Vaksin Johnson & Johnson ini lebih cocok digunakan di daerah yang warganya tinggal jauh dari kota seperti masyarakat adat yang di mana akses angkutan kendaraan minim.

Misalnya, sambung dia, di Meratus, Kalimantan Selatan, orang harus berjalan kaki dua hari demi menempuh jarak ke tempat vaksin. “Contohnya masyarakat di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo harus menempuh perjalanan 4 jam hanya untuk ke pusat kota kecamatan. Serta masyarakat Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang gagal divaksin dikarenakan mabuk akibat perjalanan jauh dengan mobil bak terbuka,” ujar Rukka.

Selain itu Co-founder Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) Buyung Ridwan Tanjung mengatakan, vaksinasi di kalangan disabilitas butuh persiapan yang panjang, tempat khusus, juru bahasa isyarat, dan tenaga pendamping tambahan. “Butuh koordinasi banyak pihak untuk menggelar vaksinasi kalangan disabilitas,” tegas Buyung.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta Kementerian Kesehatan agar melakukan empat hal. Pertama, mengalokasikan Vaksin Janssen dari Johnson & Johnson bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Tujuannya,agar vaksinasi lebih efisien dan menguntungkan pemerintah serta penerima vaksin.

Kedua, memberikan edukasi yang menyeluruh tentang Vaksin Janssen agar jika terjadi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) tak berubah menjadi hoaks yang menakuti masyarakat. Ketiga, melibatkan tokoh adat, organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil, untuk mengedukasi terkait KIPI pada Vaksin Janssen.

Terakhir, memberi pendampingan lebih intens bagi masyarakat adat dan kelompok rentan agar jika terjadi KIPI bisa segera menindaklanjuti dan tidak berkembang menjadi hoaks.

Sebelumnya, Indonesia telah menerima 500 ribu dosis vaksin Janssen dari Belanda pada Sabtu 11 September 2021. Empat hari sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah memberikan izin penggunaan darurat atau EUA (Emergency Use Authorization) untuk penyuntikan vaksin ini. Keunggulan vaksin ini adalah hanya perlu disuntikkan satu kali saja.