Proyeksi vaksin Merah Putih: Izin edar terbit akhir 2021, distribusi awal 2022

Vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan oleh enam institusi direncanakan terbit izin edar pada akhir tahun depan, dan di distribusikan pada awal 2022. Proses pendistribusian dilakukan setelah vaksin tersebut melalui sejumlah tahapan uji klinis.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan, bibit vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan oleh enam institusi direncanakan diserahkan ke PT Bio Farma (Persero) pada 2021.

"Selanjutnya Bio Farma akan melakukan tahap uji klinis tahap 1 sampai 3. Jika uji klinis ini berjalan dengan baik, maka izin edar vaksin Merah Putoh diproyeksikan diperoleh pada akhir 2021, dan akan didistribusikan pada awal 2022," kata Wiku, saat konfrensi pers yang dilakukan secara virtual, Kamis (19/11).

Wiku menyampaikan, pemerintah terus mendukung dan mengawal proses pengembangan vaksin Covid-19 produksi anak bangsa tersebut. Dia berharap, vaksin tersebut dapat segera digunakan untuk menangani Covid-19.

"Kami terus kawal dan dukung pengembangan vaksin ini dengan baik, dengan harapan bisa segera selesai dan bisa digunakan," tandasnya.

Sebagai informasi, Vaksin Merah Putih tengah dikembangkan oleh enam institusi yang terdiri dari lembaga penelitian maupun perguruan tinggi. Keenam institusi itu ialah Lembaga Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga.

Proyeksi vaksin itu digunakan pada 2022 juga pernah dikemukakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir.

Erick berharap, vaksin Merah Putih dapat mulai diproduksi pada 2022. Hal itu disampaikannya dalam laporannya ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (11/9).

"Vaksin Merah Putih ini prioritas. Dari informasi didapatkan insya Allah, uji klinis tahap 1 dan 2 bisa berjalan tahun depan. Sehingga pada 2022, mulai produksi vaksin Merah Putih," kata Erick dalam keterangan resmi Kementerian BUMN, Sabtu (12/9).

Pembuatan vaksin ini menjadi prioritas utama pemerintah, karena menurutnya Indonesia tidak mungkin hanya mengandalkan vaksin yang diperoleh dari kerja sama dengan lembaga dan instansi dari luar negeri. Mengingat daya tahan vaksin hanya selama enam bulan sampai dua tahun.