Vaksinasi gotong royong percepat wujudkan kekebalan kelompok

Keberadaan vaksin Covid-19 menjadi harapan terbesar untuk melewati masa pandemi. Indonesia telah memasuki babak vaksinasi sejak medio Januari lalu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi yang pertama disuntik vaksin Covid-19. 

Untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, pemerintah menargetkan 181,5 juta penduduk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Untuk memenuhi target dengan jumlah tersebut, maka dibutuhkan peran aktif dari semua pihak. Pemerintah dan jajarannya semua level, masyarakat, hingga swasta harus menjaga dan menjalankan perannya masing-masing dalam mendukung serta mempercepat proses vaksinasi Covid-19 sebagai upaya mencapai herd immunity. 

Munculnya, wacana vaksin gotong royong merupakan inisiatif dari kalangan pengusaha dengan tujuan mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr. Syahrizal Syarif mengungkapkan, wajar saja jika pada situasi seperti ini masyarakat ingin secepat-cepatnya divaksin. 

"Pada prinsipnya saya tidak menentang. Harusnya skema vaksin mandiri atau gotong royong akan berdampak lebih cepatnya mencapai herd immunity. Jika tadinya terget 15 bulan bisa jadi setahun, bahkan kalau perlu bisa 8 bulan," bebernya.

Skema vaksin gotong royong jadi upaya nyata kerja bersama atau gotong royong dari berbagai lapisan masyarakat dan stakeholder untuk segera mewujudkan herd immunity di Indonesia sehingga bebas pandemi Covid-19. 

"Skema yang ada saat ini dinilai kurang cepat untuk bisa mencapai target herd immunity dengan cakupan vaksinasi 181,5 juta penduduk," paparnya.

Saat ini, yang terpenting menurut dia, bagaimana caranya Indonesia bisa mencapai herd immunity secepatnya dan mengurangi beban ekonomi pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. 

Lebih lanjut, dr. Syahrizal Syarif menjelaskan, skema yang paling masuk akal menurutnya adalah swasta bisa membeli vaksin Covid-19 sendiri dengan regulasi dan dilakukan persetujuan pemerintah. 

"Tentu saja vaksin yang didatangkan ini sesuai dengan daftar vaksin yang disetujui pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan bisa masuk vaksin di luar daftar tersebut, namun tetap nanti harus ada regulasi yang mengaturnya," tandasnya.