Varian delta dan opsi lockdown yang terus dikesampingkan Jokowi

Di tengah terus melonjaknya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia, sebuah petisi diluncurkan secara daring, pekan lalu. Dibikin menggunakan Google Documents, petisi yang disertai surat terbuka itu meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memberlakukan karantina wilayah atau lockdown untuk mengerem penularan virus Sars-Cov-2. 

Tercatat sudah ada 2.358 orang yang meneken petisi yang diinisiasi organisasi relawan kesehatan LaporCovid-19 tersebut, per Rabu (23/6). Para pendukung petisi berasal dari beragam kalangan, mulai dari tenaga kesehatan, relawan, akademikus, bankir, pemilik warung, hingga supir ojek online. 

“Petisi dibuat karena kita butuh kepemimpinan yang mengerti benar kendala di lapangan, memimpin dan mengarahkan pejabat di bawahnya. Pandemi selesaikan dahulu. Biaya ekonominya akan lebih tinggi jika tertunda-tunda," kata Iqbal Elyazar, salah satu inisiator petisi dari LaporCovid-19, saat dihubungi Alinea.id, Selasa (22/6).

Setidaknya ada sepuluh rekomendasi di dalam petisi itu. Permintaan lockdown ada pada poin kedua. Bunyinya, "Mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik, dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial." 

Pada poin-poin lainnya, penggagas petisi meminta agar pemerintah memperbaiki sistem penanganan gawat darurat terpadu, meningkatkan tes dan lacak kontak yang masih di bawah standar WHO, dan menunda pembukaan sekolah tatap muka hingga terjadi penurunan jumlah kasus positif Covid-19.

Iqbal mengatakan petisi itu tak hanya ditujukan untuk pemerintah pusat. Rekomendasi-rekomendasi dalam petisi itu juga diharapkan dijalankan oleh pemerintah daerah saat menangani pandemi. "Kepemimpinan itu bukan hanya di presiden, tapi juga gubernur, wali kota, dan bupati,” imbuh dia. 

Meski begitu, isi petisi itu masih tak dihiraukan pemerintah pusat. Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal memilih pengetatan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro untuk mengatasi lonjakan kasus. 

"Ini (pengetatan PPKM mikro) akan berlaku mulai besok tanggal 22 (Juni) hingga 5 Juli atau minggu ke depan," kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6), 

Ada 11 kegiatan yang jadi fokus pengetatan PPKM mikro, semisal aktivitas di perkantoran, kegitatan belajar-mengajar, bisnis di sektor-sektor esensial, kegiatan di tempat makan, konstruksi, dan kegiatan ibadah.

Pengetatan diberlakukan dengan mengurangi kapasitas dan pembatasan jam operasional. Perkantoran di zona merah, misalnya, wajib memberlakukan kerja dari rumah untuk 75% pegawainya. Adapun mal dan tempat makan hanya boleh menerima 25% pengunjung yang makan di tempat dan wajib tutup pada pukul 20.00 WIB. 

Kepada Alinea.id, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan kebijakan pengetatan PPKM mikro sudah dibahas dengan para ahli di bidang kesehatan dan ekonomi sebelum diberlakukan. 

Ngabalin meyakini pengetatan PPKM mikro masih jadi kebijakan paling tepat untuk menghentikan laju penularan Sars-Cov-2. "Kalau umpamanya PPKM mikro itu terimplementasi dengan baik di lapangan, maka semestinya kan Covid-19 itu terkendali,” kata dia saat dihubungi, Senin (21/6).

Diakui Ngabalin, PPKM mikro belum sepenuhnya efektif. Itu setidaknya terlihat dari data jumlah posko Covid-19 di seluruh Indonesia yang dipegang Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Dari total 74.961 desa di seluruh Indonesia, tercatat baru 39.244 atau sekitar 52,35% yang mendirikan posko darurat Covid-19 hingga 19 Juni 2021. Di tingkat kelurahan, hanya 1.929 (22,73%) dari 8.488 kelurahan yang punya posko darurat Covid-19. 

Menurut Ngabalin, posko darurat Covid-19 penting lantaran bisa berfungsi sebagai tempat edukasi masyarakat dan pengawasan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Posko juga bisa jadi tempat aduan kasus positif di tingkat komunitas. 

"Makanya, pemerintah dari pusat, komite, dan Bapak Presiden mengingatkan supaya seluruh pimpinan daerah itu perlu menegakkan komitmennya dan kemudian mempertajam penerapan PPKM mikro, di antaranya mengoptimalkan posko Covid-19," kata dia. 

Urgensi lockdown 

Pertengahan Mei lalu, Jokowi sempat mengklaim bahwa kebijakan PPKM yang diberlakukan pemerintah sukses menurunkan tingkat penularan. Ia berkaca pada perbandingan jumlah kasus aktif pada 18 Mei dan 5 Februari 2021. 

Pada 5 Februari, jumlah kasus aktif sempat menembus angka 176.672 kasus. Angkanya turun hingga hanya 87.514 kasus aktif pada 18 Mei 2021. Jika dibandingkan tanpa menghitung rerata jumlah pengetesan dan lacak kontak, terjadi penurunan jumlah kasus hingga 50,5%.

"Jangan sampai karena Lebaran kemarin--kita sudah melarang mudik, tapi masih ada 1,5 juta orang yang mudik--itu naik (kasusnya). Naik enggak apa-apa. Tapi, kecil saja. Itu yang kita harapkan,” kata Jokowi  seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5). 

Prediksi Jokowi meleset jauh. Rerata kasus harian per pekan malah naik signifikan. Pada periode 24-30 Mei, tercatat ada rerata 5.831 kasus per hari. Angka itu jauh di atas rata-rata kasus harian pada periode 17-24 Mei yang hanya sebanyak 5.057 kasus per hari. Pada periode Lebaran 10-16 Mei, rerata jumlah kasus bahkan hanya sekitar 3.723 kasus per hari.

Memasuki Juni, kurva kasus harian Covid-19 terus merangsek naik. Pada 1 Juni, tercatat ada 4.824 kasus baru. Pada 23 Juni, angka kasus harian melesat menjadi 15.308 kasus per hari. Itu rekor penambahan kasus harian terbesar sejak Indonesia dibekap pandemi. 

Secara kumulatif, sebagaimana dicatat Worldometer, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah tembus 2.033.421 kasus per 24 Juni. Indonesia bertengger  pada peringkat ke-18 dunia sebagai negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbesar. Total sudah ada 1.817.303 orang yang sembuh dan sebanyak 55.594 meninggal karena Covid-19. 

Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengingatkan supaya pemerintah tidak terjebak pada keberhasilan semu PPKM mikro. Menurutnya, pemangku kebijakan perlu segera meramu dan memutuskan aturan yang lebih komprehensif untuk membatasi mobilitas warga. 

"Ini belum yang terburuk. Dalam beberapa waktu ke depan, mungkin hitungan hari atau empat minggu ke depan, ada potensi perburukan situasi yang tentu akan memerlukan keputusan dalam membatasi kegiatan dalam bentuk lockdown atau PSBB itu," kata Dicky kepada Alinea.id, Selasa (22/6). 

Dicky paham pemerintah kadung mengambil opsi pengetatan PPKM mikro sebagai solusi sementara. Namun demikian, ia berharap pemerintah tetap terbuka terhadap opsi lockdown dan menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengeksekusi kebijakan itu. 

Di sisi lain, ia juga meminta agar memperkuat testing, tracing, treatment (3T) berbarengan dengan pengetatan PPKM mikro. Untuk testing, Dicky menyarankan angkanya digenjot hingga mencapai kisaran 500 ribu-1 juta tes per hari.  

"Itu namanya dimasifkan dalam situasi saat ini. Tetapi kalau itu tidak dimasifkan, ya, kita berarti mau menuju ke perburukan situasi. Jadi, jangan sampai tidak mau melakukan PSBB, tetapi tidak mau juga melakukan penguatan di aspek 3T,” tegas Dicky.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Tri Yunus Miko Wahyono sepakat pemerintah perlu mengambil kebijakan lockdown atau lockdown parsial. Menurut dia, pengetatan PPKM mikro tidak akan cukup efektif untuk mengerem laju penularan. Apalagi, varian delta yang kali pertama terdeteksi di India sudah masuk ke Indonesia. 

“Iya, betul. Lockdown diperlukan untuk mencegah varian baru. Artinya, (daerah) yang di-lockdown terbukti ada varian baru dan sudah menyebar ke kabupaten atau seluruh kecamatan,” ujar Tri, saat dihubungi Alinea.id, Senin (21/6).

Varian delta termasuk dalam variant of concern (VoC) versi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Selain terbukti meningkatkan transmisi, VoC juga potensial memperparah kondisi penyakit dan mengurangi efektivitas vaksin. Di Indonesia, varian delta sudah terdeteksi di 9 provinsi, semisal di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Menurut Tri, lockdown parsial perlu diberlakukan untuk mengisolasi varian delta. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, ia pesimistis PPKM mikro bisa mengurangi mobilitas warga dan mencegah transmisi antarwilayah. 

Jika varian delta menyebar, Tri memprediksi, fasilitas kesehatan bakal kolaps. "Itu sudah terjadi di Kudus, Kendal, Semarang. Sebentar lagi akan penuh di Tangerang, Depok, Bekasi. Sebentar lagi, ini hitungan minggu. Ya, harusnya (daerah) yang ada varian baru itu di-lockdown. Jangan sampai menyebar," jelas dia. 

Percuma tanpa dukungan publik

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan pemerintah tak bisa lagi hanya memberlakukan PPKM mikro untuk menangani pandemi. Selain di zona merah, ia bahkan menyarankan agar karantina wilayah diberlakukan di daerah yang menjadi pusat kegiatan sosial-ekonomi dan tujuan wisata.

"Bisa jadi (jumlah kasus di daerah itu sedikit) karena tingkat penelusuran kasusnya rendah. Harus diakui, hanya Jakarta yang mampu melakukan testing dan tracing secara masif,” kata Kurniasih saat dihubungi Alinea.id, Senin (21/6).

Lebih jauh, Kurniasih menyarankan pemerintah menutup pintu kedatangan bagi para pelancong dari negara-negara yang tidak dapat menanggulangi Covid-19 dengan baik, seperti India. Larangan serupa juga perlu diberlakukan bagi kedatangan warga asing dari Inggris, tempat varian alpha pertama kali terdeteksi dan berkembang. 

“Kedatangan dari India dan Inggris perlu ditutup total. Kebijakan karantina bagi yang baru datang juga perlu dipertegas dan diperpanjang 12 sampai 14 hari. Tidak seperti saat ini yang hanya 5 hari dan itu pun ada yang dimanipulasi dan ada yang dilonggarkan,” imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Muhammad Adib Khumaidi mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam penanganan pandemi. Menurut dia, kebijakan apa pun yang dipilih oleh pemerintah dalam penanganan gelombang kedua Covid-19 tidak akan berhasil jika masyarakat tetap abai terhadap protokol kesehatan.  

"Bisa kolaps (fasilitas kesehatan) kalau intervensi di hulu ini benar-benar tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Mau tidak mau masyarakat harus paham bahwa kondisi (pandemi) saat ini memang cukup berat dan kita tidak ingin Indonesia seperti India," kata Adib saat dihubungi Alinea.id, Rabu (23/6).

Belakangan, tingkat kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan memang terus melemah. Itu setidaknya terekam dalam survei Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pada akhir 2020, tingkat kepatuhan memakai masker di DKI berada di kisaran 60-70%. Pada awal 2021, angkanya hanya sekitar 20-30%. 

Lebih jauh, Adib meminta agar pemerintah menggenjot program vaksinasi. Ia berkaca pada "normalnya" kehidupan di Hunggaria setelah mayoritas warganya divaksinasi. Itu setidaknya terlihat dari penuhnya penonton di Stadion Puskas Arena, Budapest, saat timnas Hunggaria berlaga di Euro 2020. 

"Yang mana mereka sudah beraktivitas, bisa melihat pertandingan bola tanpa ada pembatasan. Saya kira, (Hunggaria) menjadi satu benchmarking. Kita bisa meniru, kalau umpamanya dengan konsep ini, mau tidak mau kita harus segera percepat vaksinasi," kata dia.