sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Vonis Idrus Marham diperberat, KPK: Putusan yang sesuai

Putusan banding tersebut dapat menegaskan perbuatan terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik korupsi

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 18 Jul 2019 16:21 WIB
Vonis Idrus Marham diperberat, KPK: Putusan yang sesuai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman terpidana Idrus Marham menjadi lima tahun penjara. Serta denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Juru Bicara KPK, Febri Dianyah, menilai rampungnya dokumen putusan banding tersebut dapat membantu pihaknya dalam menentukan sikap ke depan.

"Karena ini sangat membantu KPK dan juga pihak terkait untuk bisa memahami secara lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim sekaligus sebagai kebutuhan analisis apakah akan dilakukan upaya hukum atau tidak," kata Febri di kantornya di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).

Menurut Febri, putusan banding tersebut dapat menegaskan perbuatan terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik korupsi. Selain itu, kata Febri, putusan tersebut juga sudah sesuai dengan tuntutan pihaknya yang menyangkakan Idrus dengan Pasal 12 a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi bukan Pasal 11 sebagaimana yang dinyatakan terbukti di tingkat pertama," ucap dia.

Febri mengatakan, KPK saat ini masih mempelajari putusan tersebut, untuk kemudian menentukan sikap, apakah akan menempuh upaya hukum kembali atau tidak. Mengingat, kuasa hukum Idrus Marham, Samsul Huda, berencana akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ihwal putusan banding tersebut.

"Namun, jika benar pihak terdakwa mengajukan kasasi, kami pastikan KPK akan menghadapinya," ujar Febri.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan memperberat hukuman eks Menteri Sosial, Idrus Marham, menjadi 5 tahun kurungan penjara, serta denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Sponsored

Padahal, Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya hanya memvonis Idrus Marham tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan penjara kepada eks Sekjen Partai Golkar itu.

Hal itu diketahui dari amar putusan banding yang tertera dalam situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam laman tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk membatalkan  putusan perkara Idrus yang dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan teregristrasi dengan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST tertanggal 23 April 2019  yang dimintakan banding tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 tahun, dan denda sebesar Rp200 juta" demikian amar putusan banding yang tertera dalam situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.