sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Wabup terganjal surat Mendagri jabat Plt Bupati Sidoarjo

Wakil Bupati Sidoarjo belum menerima surat penunjukan dari Pemprov Jatim.

Adi Suprayitno
Adi Suprayitno Kamis, 09 Jan 2020 22:40 WIB
Wabup terganjal surat Mendagri jabat Plt Bupati Sidoarjo
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 377.541
Dirawat 63.576
Meninggal 12.959
Sembuh 301.006

Wakil Bupati (Wabub) Sidoarjo, Jawa Timur, Nur Ahmad Syaifuddin belum bisa menjalankan posisi sebagai Pelaksana tugas (Plt) pasca-penetapan tersangka Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Pasalnya, wabup sapaan akrab Cak Nur itu belum menerima surat penunjukan dari Pemprov Jatim sebagai Plt Bupati Sidoarjo

Meski terjadi kekosongan kekuasaan kepala daerah, Cak Nur memastikan pelayanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berjalan normal dan tidak ada hambatan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Saiful Ilah. 

"Saya sudah mengumpulkan seluruh OPD, Sekda, Staf Ahli, dan Camat-camat untuk menyamakan persepsi agar apapun yang terjadi kita harus bekerja dengan baik," usai rapat koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jatim tahun 2020, di Grand City, Kamis (9/1).

Program pemkab, kata dia, tidak boleh berhenti karena sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Maka, apapun yang terjadi program tetap harus bekerja dengan baik. 

"Karena seluruh perencanaan berjalan dengan baik. Program harus tetap dijalankan," ujaranya.

Terkait pemberian bantuan hukum untuk bupatinya, Cak Nur masih mengkaji karena harus mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Dia mengaku prihatin karena selama ini Saiful Ilah sudah dianggap sepeti bapaknya sendiri. Apalagi beliau sudah 20 tahun memimpin Sidoarjo.

Sponsored

"Jika memungkinkan memberikan bantuan lawyer pasti akan kami lakukan, tapi akan kami kaji dulu ," jelasnya.

Sementara Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jempin Marbun mengatakan Pemprov Jatim baru bisa menonaktifkan status Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah setelah menerima surat dari Mendagri.

Selanjutnya, jelas dia, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa menunjuk Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menjadi Plt Bupati Sidoarjo.

"Penetapan status tersangka Saiful Ilah harus dibuat dulu surat pemberitahuannya oleh Mendagri dan dikirim ke pemprov. Baru bisa Wabup bisa jalankan tugas bupati," ujarnya.

Sedangkan jangka waktu alih tugas kewenangan bupati ke wabup, Jempin menegaskan tidak ada. Hanya saja biasanya surat tugas segera mungkin dibuat oleh gubernur pasca menerima surat penonaktifan kepala daerah yang menjadi tersangka kasus hukum. 

Jika nantinya Cak Nur menjadi Plt, tetap tidak boleh mengambil keputusan penuh karena tetap harus berkoordinasi dengan bupati non aktif sebelum kasus hukumnya sah di pengadilan alias inkrah.

Meski berstatus tersangka, Bupati Saiful Ilah masih mendapat gaji dan tunjangan. Mengingat sesuai peraturan yang ada, hak gugur jika proses hukumnya sudah inkrah.

"Hak-hak ya masih, meski tersangka. Selama belum inkrah ya gaji masih berjalan, karena asas praduga tak bersalah," pungkasnya.

Berita Lainnya