sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Wakil Ketua DPRD Jatim minta warga diberikan kompensasi

Imbauan pemerintah untuk melakukan social distance, akan ditaati jika pemerintah pusat dan daerah memberikan dana kompensasi

Hermansah Adi Suprayitno
Hermansah | Adi Suprayitno Rabu, 25 Mar 2020 04:32 WIB
Wakil Ketua DPRD Jatim minta warga diberikan kompensasi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini

Pemerintah diminta memberikan kompensasi kepada masyarakat yang menjalankan imbauan social distance.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslacha mengatakan, tanpa adanya kompensasi kepada masyarakat, akan sulit bagi warga berdiam diri diri di rumah untuk menghindari kegiatan bersama.

Dia menilai imbauan pemerintah akan ditaati jika pemerintah pusat dan daerah memberikan dana kompensasi yang anggarannya bisa diambil dari pengurangan anggaran pemerintah dalam menjalankan konsultasi, kajian, penelitian yang outputnya dokumen. Pemerintah juga dapat mengurangi perjalanan dinas dan rapat-rapat.

"Pemerintah harus mengalokasikan anggaran secara optimal bagi upaya memaksimalkan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mengurangi perjalanan dinas rapat dan program lainnya yang belum urgen," kata Anik di Surabaya, Selasa (24/3).

Kompensasi ini dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), atau penerima dana sosial lainnya. Seperti pekerja harian lepas, pedagang kecil, buruh tani, buruh ternak, outsourcing atau kelompok masyarakat miskin lainnya.

"Pemberian kompensasi ini bisa bekerja sama dengan pemerintah desa/RT/RW untuk memberikan usulan nama KK yang dianggap perlu mendapatkan bantuan," terangnya.

Selain kompensasi, pemerintah harus menjamin stok kebutuhan pokok di masyarakat dan memberikan sanksi bagi penimbun kebutuhan maupun pedagang yang menaikkan harga secara sembarangan demi keuntungan pribadi.

Sementara Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menyiapkan cadangan beras pemerintah bagi para kepala daerah yang wilayahnya terdampak wabah Covid-19. Cadangan beras tersebut disiapkan agar kebutuhan keluarga miskin dan rentan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah tetap terpenuhi.

Sponsored

"Kami juga menyiapkan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk digunakan  para kepala daerah di seluruh wilayah yang terdampak wabah Covid-19," ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama dalam keterangannya di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (24/3).

Kemensos sebelumnya telah mengirimkan surat edaran kepada para gubernur, bupati dan wali kota untuk menggunakan cadangan beras pemerintah sesuai kewenangan masing-masing kepala daerah. Apabila daerah merasa pasokannya kurang maka dalam hal ini dapat mengusulkannya kepada Kemensos.

"Apabila kurang dapat mengusulkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia," kata Asep dalam konferensi pers.

Sebelumnya Menteri Sosial RI Juliari Peter Batubara mengatakan kenaikan indeks bantuan Program Sembako yang sudah ditetapkan menjadi sebesar Rp200.000 per Maret-Agustus 2020, dapat diperpanjang jika diperintahkan presiden.

Pemerintah menambah bantuan Program Sembako dari Rp150.000 per bulan menjadi Rp200.000 yang ditujukan kepada 15,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama enam bulan hingga Agustus 2020, sebagai salah satu upaya mengatasi dampak coronavirus atau Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut Juliari juga menyampaikan penyaluran bantuan Program Sembako sudah berjalan di seluruh Indonesia dimulai di Bengkulu Utara.

Penambahan bantuan Program Sembako tersebut disampaikan Mensos, agar masyarakat di lapisan ekonomi paling bawah tidak terlalu merasakan dampak yang ditimbulkan akibat merebaknya virus corona.

Adapun Kementerian Sosial memperoleh sebesar Rp4,56 triliun untuk tambahan Program Sembako Rp50.000 per KPM tersebut.

Memetik laba di tengah pandemi corona

Memetik laba di tengah pandemi corona

Selasa, 31 Mar 2020 17:51 WIB
Nasib pekerja informal yang di ujung tanduk

Nasib pekerja informal yang di ujung tanduk

Senin, 30 Mar 2020 06:10 WIB
Berita Lainnya