Walhi desak Indonesia tinggalkan energi kotor

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritisi keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara yang tergabung dalam G20 (KTT G20) di Jepang pada 28-29 Juni 2019 mendatang.

Menurut Manajer Kampanye Iklim Nasional Walhi Yuyun Harmomo, Indonesia perlu menyelesaikan roadmap untuk meninggalkan energi kotor, terutama batu bara sebelum menjadi bagian anggota negara dalam G20.

"Nah roadmap tersebut yang sebenarnya belum ada, sekarang baru mengacu pada rencana umum energi nasional," terang Yuyun, di kantor Walhi, Jakarta Selatan (24/6).

Pada rencana umum energi nasional Indonesia, Indonesia masih memproyeksikan menggunakan batu bara sekitar 30% hingga tahun 2050. Kebijakan ini dinilai menyalahi rekomendasi IPCC atau lembaga ahli panel antarpemerintah di bawah konvensi perubahan iklim.

Menurutnya, IPCC telah merekomendasikan pembatasan penggunaan batu bara sebagai energi primer sebesar 1% hingga 7% pada tahun 2050. "Roadmapnya harus dibuat terlebih dahulu apabila masih ingin mengikuti G20," kata Yuyun.

Selain itu, Yuyun juga menganjurkan pemerintah Indonesia agar tidak lagi mengajukan pembiayaan untuk energi kotor.

"Jika Indonesia berkomitmen ingin menurunkan emisi sebagaimana tujuan dari KTT G20, permohonan pembiayaan harus dihentikan," kata dia.

Menurut dia, hingga saat ini masih ada pembiayaan energi kotor yang dilakukan oleh negara lain seperti di Indramayu dan Cirebon. "Di sana masih ada pembiayaan, baik dari pemerintah Jepang dan Korea Selatan, serta pembiayaan pembangunan dari bank-bank swasta di negara tersebut," sambungnya.

Hal senada juga dipaparkan oleh Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) Muhammad Reza. Menurut Reza, Indonesia perlu memikirkan kembali ihwal agenda demokratisasi energi. 

Reza menyoroti, selama ini masyarakat Indonesia masih belum dilibatkan dalam menentukan jenis energi yang digunakan. Selain itu juga tak dilibatkan untuk memproduksi energi secara mandiri dalam skala rumah tangga.

"Selama ini problemnya kita belum ada desain atau roadmap energi yang menjamin kedaulatan masyarakat," ungkap dia.