Wapres diminta turun tangan atasi polemik pemulangan WNI eks ISIS

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, mendorong Wakil Presiden Ma'ruf Amin berperan aktif meredakan polemik pemulangan WNI eks ISIS.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam melihat peran aktif dari wapres diperlukan saat ini. Sebab, Anam menilai berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan terkait belum satu suara mengenai wacana pemulangan WNI eks ISIS.

"Ma'ruf Amin harus ambil inisiatif. Karena dia bisa mengkonsolidasikan kementerian dan lembaga, sehingga bisa satu suara," kata Anam dalam diskusi bertajuk "Eks ISIS Hendak Mudik" di Jakarta, Sabtu (8/2).

Menurut Anam, pernyataan Presiden Joko Widodo ihwal wacana ini, bisa menjadi lampu hijau bagi Ma'ruf Amin untuk mengambil peran tersebut. Pada Rabu (5/2) lalu, Presiden mengatakan dirinya secara pribadi tak setuju WNI eks ISIS dipulangkan. 

Namun, Presiden mengatakan hal tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga lain dalam rapat terbatas. Jokowi akan mengumumkan keputusan hal tersebut pada Mei 2020 mendatang.

"Wapres latar belakang identitas agamanya mumpuni. Kalau bisa dikonsolidasikan dengan Wapres, jalannya bisa mulus," kata Anam.

Anam pun menginginkan kerja Wapres dalam polemik ini tak berhenti sampai di situ. Menurutnya, Wapres harus membuat formula permanen mengenai polemik ini. Sehingga ketika masalah yang sama terulang kembali, pemerintah telah acuan kebijakan yang harus diambil. 

"Diminta atau tak diminta, Komnas HAM akan membantu Wapres seandainya Wapres mengambil alih peran yang lebih aktif," ujar dia.