Wapres sebut faskes dan nakes terancam penyebaran Omicron

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron mengancam fasilitas dan tenaga kesehatan (faskes-nakes) sekalipun tingkat keparahannya tidak seburuk Delta. Dia pun meminta upaya mitigasi segera dilakukan.

"Walaupun sekali lagi tingkat keparahan varian Omicron ini lebih ringan dibanding dengan Delta, tapi kalau jumlah [kasus] bertambah terus, potensi penularan kepada, terutama yang komorbid, maka ini juga akan memberikan tekanan kepada fasilitas-tenaga kesehatan yang ada," bebernya dalam Ratas Evaluasi PPKM secara daring, Senin (24/1).

Melansir situs web Sekretariat Wapres, menurutnya, ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju penularan Covid-19. Memperkuat pelacakan (tracing) dan pengetesan (testing), misalnya.

"Mengingat mereka yang terpapar varian Omicron ini kebanyakan OTG (orang tanpa gejala) dan juga orang yang komorbid, sakit ringan," jelasnya. "Ini berpotensi besar untuk memicu penularan berkelanjutan di masyarakat."

Selain itu, Ma'ruf Amin menekankan akselerasi program vaksinasi kepada masyarakat. "Kemudian, juga laporan terkait upaya percepatan pengembangan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri, termasuk aspek keamanannya, khasiatnya, mutunya, serta progres pembuatannya."

Menurut mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, evaluasi penyelenggaraan pertemuan tatap muka (PTM) di sekolah pun perlu diperhatikan. Alasannya, puncak penyebaran Omicron diperkirakan terjadi pada Februari hingga awal Maret 2022.

"Sampai tanggal 18 Januari 2022 itu terdapat 41 sekolah SD/SMA di Jakarta yang sebagian siswanya positif Covid-19. Bagaimana kira-kira kelanjutan kebijakan dari PTM ini, pembelajaran tatap muka ini?" tanyanya.

Ratas dihadiri beberapa pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim; serta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.