Warga Bandung tolak bansos Covid-19, Ridwan Kamil minta maaf

Sejumlah warga di RW 8 Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Selasa (22/4), menolak bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang diantar oleh petugas PT Pos.

Berdasarkan keterangan Camat Bojongloa Kaler, Ayi Sutarsa, penolakan bermula karena pemberian bantuan itu hanya ditujukan kepada dua orang. Sementara banyak warga lainnya yang membutuhkan bantuan tersebut, lantaran terdampak pembatasan sosial Covid-19.

Akhirnya, Ketua RW memutuskan untuk menolak bansos yang ditujukan pada dua orang warganya itu. Kejadian ini kemudian viral di media sosial.

Atas kejadian itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta maaf dan berjanji memperbaiki penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

“Terkait video viral ada penolakan, yang pertama tentunya kami memohon maaf dalam proses-proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit,” ujar Kang Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/4).

Kang Emil menegaskan, bansos senilai Rp500 ribu dari Pemprov Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.

Kesembilan pintu itu yakni: Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Selain itu, Pemprov Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

“Ada hampir tujuh juta keluarga yang harus didata, di sisi lain warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan ini mungkin menimbulkan persepsi yang tidak sama, bahwa bantuan itu ada sembilan (pintu), yang baru datang bantuan dari provinsi, yang pintu nomor tujuh,” urainya.

“Kepada tetangganya yang tidak kebagian di pintu nomor tujuh, mungkin dia menyangka dia tidak akan mendapat bantuan. Mispersepsi inilah yang nanti akan kita evaluasi, baik kepada RT RW, kepada PT Pos, kepada semua pihak,” imbuhnya.

Pihaknya berjanji terus berupaya bergerak cepat menanggulangi pandemi Covid-19. “Intinya pemerintah ingin hadir dengan cepat, ingin hadir dengan transparan, dan ingin hadir seluas-luasnya memberikan bantuan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Ant)