sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DKI ungkap sebaran kasus Covid-19 di kementerian, Wiku: Itu situsnya siapa?

Jubir Satgas Covid-19 merespons informasi munculnya klaster perkantoran di kementerian.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Jumat, 18 Sep 2020 14:48 WIB
DKI ungkap sebaran kasus Covid-19 di kementerian, Wiku: Itu situsnya siapa?
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 396.454
Dirawat 60.694
Meninggal 13.512
Sembuh 322.248

Juru Bicara Satuan Tugas (Jubir Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito merespons informasi soal munculnya klaster perkantoran di sejumlah kementerian.

Informasi tersebut bersumber dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dimutakhirkan datanya 7 September 2020. Kementerian Kesehatan menjadi klaster Covid-19 tertinggi dengan 139 kasus.

Wiku tidak membenarkan atau membantah informasi tersebut. Dia 'melempar' informasi tersebut ke Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta.

"Itu situsnya siapa? Bgmn validitas datanya?" singkat Wiku kepada Alinea.id lewat Whatsapp, Jumat (18/9).

"Konfirmasi ke Pemda DKI/Dinkesnya saja," imbuhnya.

Masih merujuk data tersebut, klaster lain juga muncul di Kementerian Perhubungan 90 kasus, Kementerian Keuangan 42 kasus, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 35 kasus, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33 kasus dan lain-lain.

Sementara data https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi bagian Network Graph Penularan Covid-19, per 18 September 2020, Kemenkes masih menduduki peringkat pertama sebagai klaster sebanyak 252 kasus.

Berikutnya ada Kementerian Perhubungan 175 kasus, Komisi Pemberantasan Korupsi 106 kasus, Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat 89 kasus, Kantor PPLP Tanjung Priok 88 kasus dan I-News TV (MNC Tower) dengan 87 kasus. 

Sponsored

Untuk klaster di kementerian, Kementerian Komunikasi dan Informatika ada 65 kasus, Kementerian Pertahanan 64 kasus, Kementerian Pemuda dan Olahraga 43 kasus dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 35 kasus.

Lalu, Kementerian Dalam Negeri 24 kasus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 25 kasus, Kementerian Luar Negeri 7 kasus dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 8 kasus. 

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 38 kasus, Kementerian Pertanian 18 kasus, Kementerian Perdagangan 5 kasus, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 36 kasus dan lain-lain.

Berita Lainnya