sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Wiranto: Kondisi politik memanas sebelum pemilu, hal biasa

Meski demikian, dia meminta agar kedua kubu bisa menahan diri akibat kondisi politik yang kian memanas.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Senin, 08 Apr 2019 14:24 WIB
Wiranto: Kondisi politik memanas sebelum pemilu, hal biasa

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, menilai kondisi politik yang kian memanas menjelang hari pencoplosan 17 April 2019 merupakan hal wajar. Meski demikian, dia meminta agar kedua kubu bisa menahan diri akibat kondisi politik yang kian memanas.

"Saya ikut pemilu tidak hanya sekarang. Kalau kondisi politik menjadi panas jelang pemilu, itu hal biasa. Namanya beda pendapat, ada satu perbedaan, kemudian saling memengaruhi, pasti panas. Tapi tidak perlu meledak. Itu yang kami jaga," kata Wiranto, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin (8/4).

Wiranto meminta pada seluruh elemen masyarakat dapat menjaga perbedaan pendapat dan pilihan politik agar tidak menimbulkan konflik. Menjaga gelaran pesta demokrasi damai, itu menjadi tanggung jawab masyarakat bersama. Kondisi politik yang memanas perlu dinetralisir agar pemilu menjadi momen untuk bersatu.

"Jangan hanya diserahkan kepada Polisi dan TNI saja, tapi kesadaran seluruh masyarakat," katanya.

Kendati demikian, dia meminta masyarakat tak perlu bertengkar hanya karena perbedaan referensi politik. Paling utama dalam menyambut pesta demokrasi ini ialah, memilih pemimpin terbaik berdasarkan pengalaman dan jejak kepemimpinannya.

"Tidak perlu kita bertempur dan perang. Kita memilih yang terbaik, kan sudah ada calonnya, tinggal dipilih siapa yang punya pengalaman, track record, punya kompetensi, integritas, rakyat bisa lihat kok," ucapnya.

Dia mengklaim sudah merencanakan meminimalisir segala potensi ancaman dalam Pemilu 2019. Namun, Wiranto enggan membeberkan strategi pengamanan dalam mengawal jalannya Pemilu 2019.

Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat temuan hoaks menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden meningkat mencapai 453 isu selama Maret 2019.

Sponsored

"Jumlah itu meningkat dibandingkan Februari 2019 mencapai 353 isu hoaks," kata Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum Henri Subiakto dalam bincang-bincang Polemik MNC Trijaya bertajuk "Musim Retas Jelang Pemilu" di Jakarta Pusat, Sabtu.

Isu hoaks sejak Desember 2018 sedikit demi sedikit mulai merangkak mencapai 75 isu, kemudian naik pada Januari 2019 menjadi 175 isu hoaks.

Dengan peningkatan temuan tersebut, lanjut dia, hoaks masih dijadikan alat dalam permainan politik mendekati pesta demokrasi lima tahun sekali.

Konten yang dimuat dalam hoaks itu, sebagian besar terkait politik yang menyerang penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

Henri mengakui hoaks tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga melanda sejumlah negara seperti Slovakia yang baru melaksanakan pemilu, Amerika Serikat dan Brasil.

Kemenkominfo kesulitan menghentikan hoaks melalui akun yang tiba-tiba menghilang namun justru sudah lebih dulu menyebar baik melalui media sosial dan pesan aplikasi Whatsapp.

"Kalau dari situs, kami bisa hentikan tapi jika dari akun dan akunnya menghilang dan sudah menyebar, itu sulit," katanya. (Ant)

 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid