Wiranto: Mahasiswa buat apa demo-demo?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengimbau agar mahasiswa mengurungkan aksi demonstrasi menolak pengesahan beberapa Rancanagan Undang-Undang (RUU). Menurutnya, aksi tersebut hanya akan menguras energi yang tidak perlu.

Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memenuhi tuntutan masyarakat, dengan memutuskan untuk menunda sejumlah regulasi yang rencananya akan disahkan di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019.

"Buat apa demo-demo, itu hanya akan membuat masyarakat kita tidak tenteram, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya. Saya kira diurungkan dulu sampai kita perbincangkan apa-apa masukan-masukan dari masyarakat mengenai apa yang perlu didengarkan oleh DPR RI mendatang," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Wiranto menjelaskan, DPR RI telah menyusun delapan RUU guna disahkan. Namun setelah mendengar masukan dari masyarakat, termasuk yang disuarakan mahasiswa, Presiden Jokowi hanya menyetujui tiga RUU saja.

Adapun ketiga RUU yang disahkan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Undang-Undang Nnomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

"Sedangkan RUU yang lain, yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, itu jelas ditunda," ujarnya. 

Penundaan tersebut, lanjut Wiranto, tidak dilakukan serampangan. Presiden Jokowi memutuskannya setelah mendengarkan aspirasi masyarakat.

Presiden juga telah mengonfirmasi keberadaan sejumlah pasal dalam lima RUU tersebut, yang perlu pendalaman materi lebih lanjut. Saat bertemu dengan para pimpinan DPR RI di Istana Merdeka pada Senin (23/9), Presiden juga meminta aspirasi masyarakat didengarkan. 

"Saya kira dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat. Maka sebenarnya demonstrasi-demonstrasi yang menjurus pada penolakan terhadap 5 RUU tidak relevan lagi, tidak penting lagi," tegas dia.

Lebih baik, kata Wiranto, aspirasi mahasiswa itu dapat dituangkan dalam sebuah dialog konstruktif. Baik dengan DPR RI atau pemerintah, ihwal kelanjutan pembahasan RUU tersebut.