Wiranto: Tuntutan referendum Papua tidak relevan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyinggung tuntutan referendum yang selalu disampaikan mahasiswa asal Papua. Menurutnya, tuntutan itu tidak relevan dengan keadaan Papua saat ini, dan tak semestinya disampaikan.

"Karena apa? NKRI sudah final. Papua dan Papua Barat ini kan wilayah yang sah dari Republik Indonesia," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

Wiranto mengatakan, tuntutan referendum hanya sah disuarakan sebuah negara terjajah. Mereka ada di situasi harus memilih, mau merdeka atau bergabung dengan penjajah. Hal itu, kata dia, tak ada dalam konteks Papua dan Papua Barat.

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan, jika dilihat wilayah Papua dan Papua Barat sangat berkecukupan saat dipimpin Jokowi. Ia mengatakan, pendapatan daerah yang tersedot ke pusat setahun lalu sekitar Rp26 triliun. Sementara dana pembangunan yang digelontorkan sekitar Rp92 triliun.

Atas dasar itu, Wiranto menuturkan, pemerintah sudah cukup adil. Bahkan, Papua dan Papua Barat lebih spesial dibandingkan provinsi lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wiranto sangat menyayangkan insiden kerusuhan yang menyebabkan tiga korban jiwa, dua warga sipil dan satu anggota TNI di Deiyai, Papua, Rabu (28/8). Hari ini pun terjadi kerusuhan di Jayapura.

Menurut dia, insiden tak akan terjadi bila aksi massa dilakukan secara damai. Dia mengajak seluruh masyarakat Papua dapat meminimalisir tindakan brutal dan mengisinya dengan aksi positif.