logo alinea.id logo alinea.id

Plt Ketum PSSI memenuhi panggilan Satgas Antimafia Bola

Joko diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pengaturan skor yang dilaporkan mantan Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani.

Achmad Al Fiqri
| Achmad Al Fiqri Kamis, 24 Jan 2019 12:50 WIB
Plt Ketum PSSI memenuhi panggilan Satgas Antimafia Bola

Pelaksana Tugas Ketua Umum Pesatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Joko Driyono memenuhi panggilan penyidik Satgas Antimafia bola, setelah meminta penjadwalan ulang pada minggu lalu.

Joko diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pengaturan skor yang dilaporkan mantan Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani. Didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, tiba di Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya pada pukul 11.00 WIB.

“Saya akan dimintai keterangan terkait Priyanto dan Anik. Saya akan membantu proses ini agar bisa diselesaikan secepatnya,” ujar Joko di Gedung Ditrekrum, Polda Metro Jaya, pada Kamis (24/1).

Saat ditanyai wartawan tentang alat bukti yang dibawa, ia enggan membeberkannya. Joko langsung memasuki ruang pemeriksaan.

Selain Joko, rencananya penyidik Satgas Antimafia Bola memeriksa Wakil Bendahara Umum PSSI, Irzan Hanafiah Pulungan pada hari ini. Dengan demikian, Satgas Antimafia Bola telah menetapkan 11 tersangka, mulai dari wasit, anggota Exco, hingga anggota Komdis PSSI.

Sementara federasi sepak bola Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia akan memperkuat sinergi untuk menyelesaikan masalah terkait match fixing dan match manipulation. Kerja sama ini akan segera dituangkan dalam nota kepahaman atau MoU.

Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria mengatakan, kerangka kerja sama akan segera disiapkan. PSSI ingin kerja sama yang luas dengan Polri dan perlu dituangkan dalam MoU. “Tidak cuma kasus match fixing atau match manipulation, kita juga ingin kerja sama dalam hal pengamanan pertandingan,” kata Tisha seperti dilansir pssi.org.

Bentuk kolaborasinya adalah PSSI lebih menangani pelanggaran olahraga yang diatur dalam kode disiplin PSSI, AFC dan FIFA. Sementara Polri lebih menangani ruang lingkup pelanggaran pidana atau yang masuk dalam hukum nasional.

Sponsored

PSSI dalam waktu dekat akan membentuk Komite Adhoc Integritas yang tugasnya untuk mendeteksi, mencegah dan merespons terhadap isu integritas pada sepak bola Indonesia. Pendirian Komite Adhoc Integrity ini merupakan cikal bakal terbentuknya departemen khusus di bawah kesekjenan PSSI yang menangani masalah integritas.

Departemen tersebut akan dibentuk PSSI pada 2020. Nantinya, Komisi Adhoc Integritas akan memberikan masukan atau bukti-bukti serta pengamatan di lapangan terkait pola praktik perjudian (betting pattern).