5 ancaman jelang hari pencoblosan Pemilu 2019

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan masih ada lima ancaman menjelang pelaksaan pemilu yang jatuh pada 17 April 2019 mendatang. Jika sebelumnya ancaman terorisme dianggap menjadi yang utama, namun saat ini ada potensi ancaman lainnya justru muncul menjelang hari pencoblosan.

“Selain ancaman terorisme, masih ada money politik atau politik uang. Lalu radikalisme, hoaks, dan upaya mengajak masyarakat untuk tidak dateng ke TPS (tempat pemungutan suara) dengan dalih karena tidak aman,” kata Wiranto di Jakarta pada Rabu, (27/3).

Wiranto mengklaim pihaknya telah menekan potensi kerawanan tersebut. Tak hanya saat ini, namun sampai hari pencoblosan. Tak hanya itu, lanjut Wiranto, isu mengenai TPS yang dianggap tidak aman pun terus ditekan, dengan harapan masyarakat mau menggunakan hak pilihnya untuk mendatang TPS.

“Itu yang terus menerus saya sampaikan ke masyarakat. Ayolah datang ke TPS, akan aman. Aparat akan melakukan penjagaan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wiranto menambahkan, pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa daerah yang dianggap rawan. Saat ini daerah-daerah tersebut diklaim Wiranto sudah aman terkendali. Namun demikian, pengamanan di tiap-tiap daerah tersebut tetap dilakukan, sesuai dengan indeks kerawanannya. 

Ia menegaskan, penyelenggara pemilu dan aparat keamanan pun telah siap menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut. Karenanya, menteri  yang berasal dari Partai Hanura itu mengajak masyarakat untuk menciptakan pesta demokrasi yang menyenangkan dan sejuk. Sebab, itulah yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

“Artinya dari sisi keamanan dan fasilitator sudah siap, tinggal kita siapkan masyarakatnya,” ucapnya.

Sementara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019. Hasil IKP 2019 untuk tingkat provinsi menunjukkan 15 daerah yang tingkat kerawanan di atas rata-rata nasional, yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Yogyakarta, NTB, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda-beda. Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku, misalnya, memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil serta tidak terkait dimensi kontestasi.

Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rata-rata pengaruh terbesar kerawanan Pemilu tahun 2019 adalah penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.