600 ribu personel gabungan disiapkan amankan pemilu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan 600 ribu personel gabungan bakal diturunkan untuk mengamankan pemungutan suara Pemilu 2019. Setidaknya sebanyak 453.133 personel pengamanan berasal dari TNI dan Polri. 
 
"Ada 453.133 personel pengamanan yang didukung dengan alutsista (alat utama sistem pertahanan) sesuai potensi kerawanan yang ada," kata Wiranto dalam "Apel Kesiapan TNI-Polri dan Komponen Bangsa Lainnya Dalam Rangka Pileg dan Pilpres Tahun 2019" di Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (22/3).

Kegiatan apel itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sekitar 100 ribu personel gabungan dan kelompok masyarakat juga dilibatkan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Wiranto menambahkan, sekitar 100 ribu kelompok masyarakat juga bakal dilibatkan untuk mengawal jalannya pesta demokrasi itu. "Jadi total kira-kira 600 ribu, hari ini saja kan (ada) 110 ribu (personel TNI, Polri dan kelompok masyarakat). Jadi, saya kira sekitar 600 ribuan lebih," ucapnya.

Ia mengatakan, TNI dan Polri bertanggungjawab terhadap kelancaran penyelenggaraan pemilu. Karena itu, ia meminta para petugas di lapangan merespons potensi kerawanan secara cepat. "Sehingga tidak ada toleransi sekecil apa pun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu," imbuhnya. 

Wiranto memaparkan beragam persoalan yang harus menjadi perhatian bersama jelang pemungutan suara, di antaranya maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks dan meningkatnya penggunaan politik identitas dalam kampanye politik.

"Penyebaran berita hoaks dan menguatnya politik identitas dalam pemilu merupakan  bentuk lain dari teror kepada masyarakat  karena mempengaruhi kondisi psikologis  rakyat," jelas Wiranto.

Wiranto meminta agar seluruh aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan berupaya mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi. Ia pun berharap publik tidak mudah terprovokasi dengan isu dan berita bohong yang dapat menimbulkan keresahan.

"Kenali, cari, temukan, dan atasi serta netralisasikan potensi kerawanan agar tidak berkembang dan mengganggu penyelenggaraan pemilu," ujar dia. 

Namun demikian, Wiranto mengimbau agar personel gabungan yang bertugas mengamankan pemilu tetap berpegang pada aturan yang berlaku. "Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan senatiasa terukur sesuai aturan hukum," imbuhnya.