Ada 20 perkara tindak pidana Pemilu, terbanyak pemalsuan dokumen

Mabes Polri menyatakan telah menangani 20 perkara tindak pidana Pemilu yang dilimpahkan tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Meski puluhan perkara tindak pidana Pemilu itu telah diserahkan penanganannya kepada Polri, akan tetapi laporan yang masuk ke Gakkumdu ternyata lebih banyak dari itu.

“Sampai saat ini sudah ada 20 kasus tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Gakkumdu Pusat dan Gakkumdu daerah, dalam hal ini polda-polda,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo,di Jakarta pada Jumat (14/12).

Dedi mengatakan, dari 20 kasus tindak pidana pemilu tersebut, 14 di antaranya telah dilimpahkan tahap dua ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di masing-masing wilayah Setempat. Kemudian tiga perkara masih dalam tahap penyidikan.

Dari tiga perkara yang masih dalam tahap penyidikan, Dedi menuturkan, satu berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Sedangkan dua perkara lainnya diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidak memiliki alat bukti yang kuat.

“Satu perkara yang sudah P21 itu di Kabupaten Mojokerto. Kasusnya terkait membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” tuturnya.

Menurut Dedi, dari 20 perkara yang ditangani Polri, rinciannya terdapat 4 kasus politik uang, 2 kasus kampanye di luar jadwal, 8 kasus pemalsuan dokumen, 4 kasus membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, 1 kasus tidak memberikan salinan DPT dan 1 kasus soal penghinaan terhadap peserta Pemilu.

Dari data tersebut kasus pemalsuan dokumen menjadi yang paling banyak terjadi. Dedi pun memastikan Gakkumdu masih akan terus bekerja untuk menindak segala pelanggaran Pemilu sampai tuntas.