sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ahli IT kubu Prabowo ungkap kelemahan Situng KPU

Situng KPU disebut kubu Prabowo Subianto didesain untuk menggerus suara Prabowo-Sandi.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Kamis, 09 Mei 2019 17:55 WIB
Ahli IT kubu Prabowo ungkap kelemahan Situng KPU
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 76981
Dirawat 36636
Meninggal 3656
Sembuh 36689

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandiaga mendatangkan saksi ahli dalam sidang lanjutan ajudikasi dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Kamis (9/5).

Saksi ahli yang didatangkan ialah pakar di bidang informasi dan teknologi (IT) lulusan Fakultas Teknik Elektronik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Khoirul Anas. Di sidang tersebut, Anas mengkritik sistem informasi penghitungan suara (Situng) yang dirancang KPU. 

"Pada sistem yang dirancang dalam Situng ada beberapa catatan yang menggelitik bagi saya dan beberapa rekan praktisi IT," ungkap Anas di ruang sidang Bawaslu. 

Menurut Anas, informasi yang ditampilkan Situng tidak lengkap, termasuk informasi ralat jika terjadi kekeliruan. "Wajar menimbulkan reaksi di masyarakat," ujar dia. 

Anas mengatakan, sebuah sistem IT sejatinya harus memiliki back-end dan front-end. Dalam konteks Situng KPU, back-end merupakan aplikasi pada Situng itu sendiri, sedangkan front-end adalah website resmi KPU.

Pada sistem yang dibuat KPU, menurut Anas, tidak jelas mekanisme antara back-end dan front-end. KPU terkesan tidak memiliki SOP ketika menjalankan sistem. Padahal, SOP sangat diperlukan.

“Ketika terjadi cut off misalnya, (data) mau diambil jam 11.00 WIB. Apakah di bawah waktu tersebut rekapitulasi harus berhenti terlebih dahulu atau main back up saja sambil jalan? Karena itu, sebetulnya ada mekanisme yang harus jadi SOP. Kalau tidak, bisa jadi ada data yang tidak naik per jam tersebut,” jelas Anas.

Menurutnya, sebuah sistem aplikasi yang dipakai menjadi panduan sejatinya harus mudah dimengerti orang awam. Paling tidak, lanjut Anas, seharusnya ada penjelasan terkait kegiatan dan mekanisme operasional sistem aplikasi itu. Penjelasan semacam itu sebenarnya tidak akan sulit untuk disusun lembaga sebesar KPU. 

Sponsored

"Tidak ada yang susah dalam sebuah pemograman tingkat biasa. Saya rasa ini bisa dipikirkan untuk ke depan. Ini tapi juga berkaitan dengan SOP (standard operationg procedure). Oleh sebab itu, SOP harus dibuat, harus transparan kepada masyarakat dan kedua paslon agar tidak menjadi ricuh seperti sekarang," paparnya.

Lebih jauh, Anas berpendapat, seharusnya KPU dengan mudah bisa menyaring kesalahan yang ada. Jika KPU menemukan data yang salah, menurut dia, KPU seharusnya memiliki sistem karantina sebelum mereka mempublikasikannya dalam Situng.

Lebih lanjut, ia berharap ke depan KPU dapat mengoptimalkan sistem yang sudah ada. Demi memudahkan masyarakat, Anas menyarakan agar KPU menghadirkan halaman tiket yang berfungsi untuk menampung laporan masyarakat.

"Kalau sekarang kan hanya ada informasi kontak saja lewat email. Akan sangat panjang proses komunikasinya. Harusnya sistem pengaduan bisa dibuat sifatnya langsung klik di halaman tersebut," ujar Anas.

Ihwal keamanan, Anas juga berpendapat sistem yang dibuat KPU sekarang jauh di bawah standar International Standart Organization (ISO). Sesuai ISO 2.7001, parameter utama yang menunjukkan sebuah sistem aplikasi berkualitas ialah proses input data. 

"Faktanya, hingga kini jelas kesalahan input dalam sistem KPU masih kerap terjadi," ujar dia.


 

Berita Lainnya