Akademisi anggap kampanye virtual takkan optimal

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Syaiful Bakhri, menilai, kampanye terbuka secara daring (online) saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi coronavirus baru (Covid-19) takkan berjalan maksimal lantaran tidak biasa dilakukan. Misi kandidat meraih simpati calon pemilih pun tak optimal.

"Tradisi virtual belum bisa menggantikan itu (kebiasaan temu tatap muka, red) karena belum masuk ke dalam sendi-sendi masyarakat di bawah," ucapnya dalam webinar "Pilkada 2020: Tunda atau Dilanjutkan?" yang diselenggarakan Human Studies Institue (HSI), Selasa (29/9).

Menurutnya, tradisi virtual baru bisa diterapkan masyarakat perkotaan atau lingkungan yang melek teknologi.

Mengenai polemik keberlangsungan pilkada, Syaiful berpendapat, setiap kubu, meminta dilanjut ataupun ditunda, sama-sama memiliki argumen kuat. Pun ada landasan konsitusionalnya. "Karena memiliki dasar-dasar hukum yang jelas."

Meski demikian, dirinya menginginkan pilkada ditunda demi keselamatan publik. Apalagi, pertumbuhan ekonomi sempat merosot tajam, sehingga negara lebih membutuhkan anggaran untuk penanganan pandemi sekaligus pemulihan ekonomi.

Sikap serupa disampaikan Ketua Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU), Endin AJ Soefihara. "Indonesia saat ini berada dalam kondisi kastratropik, baik dalam kacamata ekonomi maupun kesehatan. Rakyat sedang banyak yang susah," ujarnya pada kesempatan sama.