Alasan Mahfud MD sebut provinsi garis keras pendukung Prabowo

Pernyataan Mahfud MD terkait provinsi Islam garis keras yang mayoritas memenangkan capres Prabowo Subianto menuai kontroversi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut pernyataan itu terkait rekonsiliasi pascapemilu. Menurut dia, rekonsiliasi dapat dilakukan jika proses pemilu sudah rampung secara resmi hingga pleno dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk itu, Mahfud menilai, rekonsiliasi saat ini dapat didasari oleh hasil hitung cepat (quick count) dan perhitungan sementara oleh KPU. Dari dua patokan itu, menurut Mahfud paslon Jokowi-Ma'ruf Amin sudah dianggap memenangkan Pilpres 2019.

"Berdasarkan keyakinan itu, maka saya katakan Pak Jokowi menang. Tetapi supaya diingat harus rekonsiliasi, karena sebaran kemenangan Pak Jokowi ternyata di tempat-tempat yang kita kenal tidak terlalu panas secara agamis. Maka saya katakan, Pak Jokowi harus melihat bahwa Pak Prabowo itu menang di tempat-tempat yang dulunya menjadi daerah panas untuk keagamaan, daerah garis keras dalam keagamaan," kata Mahfud dalam sebuah wawancara di stasiun televisi swasta TV One, Senin (29/4).

Untuk itu, Mahfud menyarankan agar masyarakat di wilayah-wilayah itu harus dirangkul dalam rangka persatuan. Alasannya, masyarakat dirangkul agar tidak ada pembelahan atas nama agama.

Dia membantah sejumlah pernyataan yang menyudutkan dirinya terkait provinsi garis keras. Baginya, garis keras yang dia maksud itu positif. Bahkan, Mahfud mengaku dirinya sebagai orang yang garis keras, artinya memiliki prinsip dan tak mau didikte.

"Kalau mau rekonsiliasi, rangkul mereka. Lalu, di mana salahnya? Saya berkali-kali berkhutbah di Masjid di Padang, Aceh, dan Makassar, karena cocok keisalaman saya. Saya enggak bilang mereka radikal," urainya.

Menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu, pernyataan dirinya dipermasalahkan di media sosial oleh akun-akun buzzer. 

Saat ditanya terkait dengan khilafah, Mahfud dengan tegas menyebut dirinya tak menyamakan dengan kelompok tersebut. Menurut Mahfud, khilafah itu terkait radikalisme, bukan fanatisme. 

"Makannya saya minta ke Pak Jokowi, anda harus merangkul mereka. Harus meyakinkan bahwa Anda akan memberikan yang bagus bagi umat Islam seperti yang dikehendaki oleh orang Aceh, Padang, dan Sulawesi Selatan. Terus bagaimana, saya harus meminta maaf karena memuji orang Aceh, begitu?" tanya Mahfud.

Dia merinci sejumlah provinsi yang disebut sebagai orang-orang dengan fanatisme Islam garis keras dalam membela agama. Misalnya, Jawa Barat yang tak bisa dipengaruhi dalam sisi prinsip keagamaan.

Di Jawa Barat, kata Mahfud, pernah berkembang Negara Islam Indonesia (NII) melalui pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). "Dulu di sana (Jabar) basisnya DI/TII karena punya prinsip karena merasa pemerintah pusat tidak adil. Aceh juga, Padang juga, Kahar Muzakkar juga. Itu fanatisme, saya enggak bilang radikalisme dan ekstrem. Itu bagus," urainya.

Menurut Mahfud, perkembangan dulu ada DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, ada Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, dan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Sehingga, Mahfud khawatir perkembangan itu akan terulang jika tidak ada rekonsiliasi pascapemilu.

Secara teknis, Mahfud menyarankan agar mempertemukan kedua capres antara Jokowi dan Prabowo. Kemudian, proses Pemilu dilakukan dengan profesional. Selanjutnya, program-program yang diinginkan oleh provinsi-provinsi yang disebut oleh Mahfud itu harus diakomodir oleh presiden terpilih.

Sy katakan DULU-nya krn 2 alsn: 1) DULU DI/TII Kartosuwiryo di Jabar, DULU PRRI di Sumbar, DULU GAM di Aceh, DULU DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel. Lht di video ada kata "dulu". Puluhan tahun terakhir sdh menyatu. Maka sy usul Pak Jkw melakukan rekonsiliasi, agar merangkul mereka. https://t.co/IKfwQaiczu — Mahfud MD (@mohmahfudmd) April 28, 2019