Angka kemiskinan satu digit Jokowi tidak istimewa

Persentase angka kemiskinan satu digit era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu justru dinilai sebagai kegagalan pemerintahan saat ini. Meski persentasenya satu digit, namun jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya, justru angka kemiskinan era Jokowi menjadi yang terendah, bahkan disebut sebagai kebetulan belaka.  

Peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra menilai, laju penurunan angka kemiskinan pada era Jokowi berjalan paling lambat. Data yang disebut Gede, angka penurunan kemiskinan pada Jokowi sebesar 520.000 jiwa per tahun. 

Sekalipun tren penurunan angka kemiskinan era Jokowi terjadi dan disebut pertama kali dalam sejarah mencapai satu digit, tapi Gede mengatakan hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Alasannya, satu bulan sebelum Jokowi menjadi presiden per September 2014, presentasi kemiskinan sudah di level 10,9%. 

Sekali lagi kata Gede tidak ada yang istimewa dengan persentase penurunan kemiskinan Jokowi yang sebesar 1,3%. Toh, kata Gede, penurunan kemiskinan memang selalu terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

Gede membandingkan dengan era sebelumnya, yakni pada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode turun sebesar 840.000 jiwa per tahun atau 5,4% dalam 10 Tahun. Lalu, era Megawati Soekarnoputri penurunan angka kemiskinan sebanyak 570.000 jiwa per tahun dengan persentase 1,75%. Justru laju kemiskinan tercepat berdasarkan data dari Gede adalah pada era Gus Dur (Abdurahman Wahid) yaitu sebesar 5,05 juta jiwa per tahun. 

Gede menyebut, dampak jangka pendek pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan pemerintahan Jokowi terhadap perekonomian, masih terbatas.

"Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol tidak disertai dengan pembangunan jalan penyuplai yang layak dan tarif yang mahal," kata dia. 

Tol Trans Jawa, kata Gede, hanya ramai pada masa liburan. Sementara itu, pada hari biasa cenderung sepi, sebab truk-truk masih memilih jalur Pantura. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, perlambatan ekonomi di era Jokowi terjadi karena berbagai kebijakan yang telah diputuskan. Misalnya, kata Bhima, Jokowi mencabut berbagai subsidi, khususnya subsidi energi sampai pada tahun 2017. 

Selain itu, tarif listik untuk golongan tertentu juga dicabut dan kemudian dialihkan dengan memperbesar anggaran infrastruktur. Walhasil, penurunan kemiskinannya lambat. 

Faktor lain yang juga menggerus pertumbuhan ekonomi adalah jatuhnya harga komoditas perkebunan. Padahal, sekitar 50% pendapatan orang miskin, kata Bhima, berasal dari sektor pertanian, khususnya pada komoditas sawit dan karet. 

Bhima juga menilai, infrastruktur yang masif dibangun, hanya dirasakan oleh kelas menengah dan atas. Khususnya, jalan tol yang hanya bisa dirasakan oleh masyarakat dengan kendaraan. 

"Yang terlihat, masyarakat miskin semakin tersisihkan oleh pembangunan," kata Bhima. 

Urusan perut, Bhima menyebut harga pangan pada era Jokowi juga terbilang tinggi. Khususnya pada harga beras dan ayam, sehingga masyarakat yang miskin sangat rentan untuk miskin lagi. 

Kata Bhima, masyarakat miskin susah terangkat pada garis kemiskinan. Sektor pertanian disebut masih lesu dan tidak sebanding dengan biaya untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Di sisi lain, bantuan sosial seperti keluarga harapan hingga BPJS, tidak secara langsung memperkecil jurang kemiskinan.