Apresiasi dukungan, Luhut janjikan hari nelayan

Ribuan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) di Gor Maulana Yusuf Ciceri, Serang, Banten, Senin (11/3).

Deklarasi nelayan Banten ini dihadiri langsung  Ketua Umum DPP HNSI Yusuf Solichien, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Banten Asep Rahmatullah dan tokoh Banten Embay Mulya Syarif. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua DPR RI Bambang Soesetyo juga turut hadir. 

Ketua Umum HNSI Yusuf Solichien mengatakan dukungan nelayan yang terhimpun dalam 'Nelayan Jokowi' itu siap membantu Jokowi kembali melanjutkan pemerintahan hingga dua periode. Ia menilai kebijakan pemerintah Jokowi selama ini telah mampu mengangkat kesejahteraan nelayan.

"Saat ini laut Indonesia untuk nelayan Indonesia. Ini (kita) patut bersyukur terhadap kebijakan pemerintah yang memperhatikan kesejahteraan dengan kartu nelayan dan menyubsidi BBM untuk nelayan," katanya.

Yusuf mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menetapkan 21 Mei sebagai hari nelayan nasional. "Nelayan menunggu hari nelayan segera ditetapkan oleh Presiden. Belum ada penghargaan dari negara untuk nelayan, orang nikmat makan ikan di restoran itu adalah keringat nelayan," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bambang Soesatyo selaku Ketua Dewan Pembina HNSI mendukung penuh penetapan hari nelayan nasional. "Kalau hari santri ada, nelayan juga harus ada. DPR mendukung penuh dan kami mendorong sebelum pilpres harus ditetapkan," katanya.

Menanggapi tuntutan para nelayan, Luhut mengatakan pemerintah akan segera menetapkan hari nelayan nasional. "Kita lihat nanti berapa hari ke depan. Nanti diumumkan oleh pemerintah karena harus melalui proses," kata Luhut. 

Luhut menuturkan proses pembahasan penetapan hari nelayan nasional tinggal menentukan tanggal."Tinggal penetapan tanggal hari nelayanya saja apakah tanggal 21 Mei atau sebelumnya. Pak Jokowi sudah tahu, (jadi) tinggal pengumuman resmi pemerintah saja," katanya.