ASN, TNI dan POLRI teken MoU netralitas dalam pemilu 2019

Deklarasi komitmen bersama menjelang kampanye rapat umum dan iklan kampanye serta penandatanganan MoU netralitas antara aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan POLRI berlangsung di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3).

MoU netralitas ditandatangani POLRI, TNI, dan perwakilan ASN bersama dengan utusan Kemenpan RB serta Bawaslu.

Dalam sambutannya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan bahwa deklarasi ini adalah upaya untuk menjaga agar pemilu berjalan damai.

"Kita adalah bagian dari anak-anak bangsa yang punya tanggung jawab dan komitmen untuk menjalankan pemilu secara demokratis adil dan jujur sesuai dengan perundang-undangan," kata Hasyim.

KPU, ditegaskan Hasyim, berkomitmen untuk menggaungkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang besar dengan menjalankan pemilu yang aman dan damai. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan kembali mengingatkan bahwa pemilu tahun ini berbeda dengan pemilu sebelumnya.

"Kali ini memiliki ciri khas sendiri, yaitu diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia," tuturnya.

Semua pihak, menurutnya, harus menjamin terselenggaranya pemilu yang berintegritas dan menghindari hal-hal yang dapat memicu konflik.

Di lain sisi, Abhan mendesak media dan masyarakat menjalankan pengawasan.

"Agar tidak terjadi pelanggaran, media dan masyarakat juga harus ikut mengawasi jalannya pemilu," ungkap Abhan.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan, deklarasi komitmen bersama ini bertujuan menangkal racun politik. 

"Racun politik seperti menyebarkan berita bohong, politik uang, dan melibatkan anak-anak dalam aktivitas kampanye harus kita hindari," kata dia. 

Deklarasi komitmen bersama ini dihadiri dan ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Erik Tohir, dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uni, Mardani Ali Sera, serta perwakilan partai-partai pendukung bersama Bawaslu, KPU, Mendagri.

Komitmen bersama ini berisi 7 poin. Pertama, menjamin proses kampanye rapat umum dan iklan kampanye sebagai sarana pendidikan politik. Kedua, tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian, dan menyebarkan berita bohong.

Ketiga, tidak melakukan politik uang. Keempat, tidak melakukan politik SARA dan penghinaan kepada satu kelompok. Kelima, tidak menggunakan fasilitas pemerintah, rumah ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye.

Keenam, tidak melibatkan ASN, POLRI, TNI dan anak-anak dalam aktivitas kampanye dan ketujuh mendukung Bawaslu melakukan pencegahan, penindakan, dan pengawasan terhadap kampanye dalam rapat umum dan iklan media massa secara adil.