sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Aturan DPT dan syarat KTP-el hambat masyarakat salurkan hak pilih

Hak memilih adakah hak konstitusional yang harus dilindungi. Tidak boleh dihambat, dihalangi, atau dipersulit oleh ketentuan administrasi.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Jumat, 15 Mar 2019 06:58 WIB
Aturan DPT dan syarat KTP-el hambat masyarakat salurkan hak pilih

Sejumlah masyarakat dari beberapa kelompok pegiat dan pengamat pemilu mengajukan permohonan uji materi atas sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka menggugat terkait aturan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kepemilikan KTP-el sebagai syarat utama untuk memilih.

"Hak memilih sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi tidak boleh dihambat, dihalangi, ataupun dipersulit oleh ketentuan prosedur administratif apapun," kata kuasa hukum para pemohon, M. Razif di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Kendati demikian hak tersebut dinilai pemohon telah terganjal Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), ayat (9), Pasal 350ayat (2), Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu.

“Bahwa pasal-pasal tersebut adalah ketentuan yang secara prosedur administratif menghambat, menghalangi, dan mempersulit warganegara untuk menggunakan hak dalam pemilu. Karena itu, harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Razif.

Selain itu, Razif menyebut masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, serta pemilih yang baru akan 17 tahun pada saat hari pemungutan suara, tetapi tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP elektronik.

Syarat KTP elektronik juga dinilai para pemohon berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di lapas dan rutan, serta beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik.

"Kami berpendapat untuk menyelamatkan suara-suara pemilih yang perlu dibuat dasar hukum pembentukan TPS Khusus, yaitu TPS yang dibuat berbasis DPTb, pada lokasi dimana para pemilih demikian berada," ujarnya.

Untuk memasukkan aturan hukum penyelamatan tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memaknai secara bersyarat pasal yang berkaitan dengan TPS dan jaminan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber).

Sponsored

"Hal ini untuk memberikan akses seluas dan semudah mungkin bagi pemilih," ujar Razif.

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Perludem, Hadar Nafis Gumay, Feri Amsari, Augus Hendy, A. Murogi bin Sabar, Muhamad Nurul Huda, dan Sutrisno. (Ant)

Berita Lainnya