Bagi-bagi kursi menteri upaya rapatkan koalisi parpol

Pemilihan Umum (Pemilu) baru akan berlangsung pada 17 April mendatang. Namun, pasangan calon (paslon) dari Prabowo Subianto-Sandiaga Solahuddin Uno telah merilis daftar menteri di kabinet. 

Pengamat politik dan Direktur Populi Center, Usep S Ahyar menilai, bagi-bagi kursi menteri sebagai strategi Prabowo untuk menguatkan koalisi. Ini cara untuk membangun optimisme di internalnya (koalisi). 

"Ingin menunjukkan kesiapan, membentuk militansi. Biar koalisinya lebih kuat," kata Usep kepada Alinea.id pada Selasa (2/4). 

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, Gerindra ingin agar partai koalisinya bekerja demi pemenangan pemilihan presiden (pilpres). Selain juga menguatkan publik agar masyarakat layak mempertimbangkan memilih Prabowo-Sandi. 

Meski hendak merapatkan barisan, namun cara tersebut dikatakan Usep belum tentu diterima oleh partai koalisi lain. Misalnya, Partai Demokrat dinilai seperti malu-malu atas pembagian kursi menteri. 

"AHY terlihat kecewa saat ditawari menteri, menunjukkan Partai Demokrat setengah hati. Ingin terlihat netral dan seperti malu-malu," ucap Usep. 

Sementara Arif menilai kekecewaan AHY yang ditawari menteri ini merupakan bagian dari double track strategy. 

Dalam kondisi saat ini, partai politik fokus pada pemilihan legistatif. Sebab yang terjadi saat ini partai-partai pendukung kurang bisa menikmati efek elektoral pencalonan Prabowo.

Sementara ambang batas parlemen meningkat. Walhasil, partai politik yang tidak memiliki capres dan cawapres tidak fokus pada Pilpres. 

Seperti diketahui, Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah diberi angka pasti jatah menteri. Sedangkan Demokrat dan Berkarya belum memiliki angka pasti untuk jatah kursi menteri.

“Kalau Prabowo-Sandi menang sudah ada tujuh menteri untuk PAN dan enam untuk PKS. Demokrat belum pasti, masih dibicarakan,” ujar Hashim di Hotel Ayana, Senin (1/4).

Hashim mengungkapkan BPN masih dalam rundingan untuk jatah kursi menteri Demokrat dan Berkarya. Nama AHY termasuk salah satu kandidat tersebut, namun Hashim tidak menjelaskan apa alasan jatah kursi menteri Demokrat belum juga dipastikan.

Sebelumnya, BPN juga pernah menyatakan Novel Baswedan akan ditunjuk sebagai Jaksa Agung jika Prabowo-Sandiaga Uno terpilih untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Hashim jajaran menteri memang terus dirundingkan sebagai bentuk kesiapan.