Bawaslu kaji dugaan politisasi salat Jumat Prabowo 

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengaku telah meminta Bawaslu provinsi untuk mengkaji dugaan mobilisasi massa pada agenda salat Jumat calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Masjid Kauman, Semarang Jawa Tengah, Jumat (15/2) besok. Bawaslu juga akan menerjunkan petugas untuk mengawasi Jumatan Prabowo. 

"Bawaslu akan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan baik oleh tim kampanye maupun peserta pemilu," kata Abhan kepada wartawan di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (14/2). 

Dijelaskan Abhan, tidak ada larangan bagi peserta pemilu melakukan ibadah. Namun, para peserta pemilu tidak boleh mengampanyekan dirinya saat berada di tempat ibadah. "Batasannya dalam undang undang adalah berkampanye di tempat ibadah," imbuhnya. 

Sebelumnya, beredar siaran pers yang mengatasnamakan Takmir Masjid Agung Semarang, KH Hanief Ismail. Dalam siaran pers itu, Hanief meminta Bawaslu melarang Prabowo salat Jumat di Masjid Kauman, Semarang. 

Menurut Ismail, ada upaya mobilisasi massa dalam salat Jumat yang akan dilaksanakan Prabowo. Pasalnya, sejumlah pamflet, selebaran, dan ajakan salat Jumat bersama Prabowo ramai beredar di media sosial di seantero Semarang.
 
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menegaskan, pamflet seruan salat Jumat bersama Prabowo tidak dibuat oleh kubunya. Ia juga memastikan capres jagoannya bakal tetap salat Jumat di Masjid Kauman. 

"Dia (takmir masjid) harus klarifikasi (larangan) ini. Kekuatan apa yang menggerakan beliau (takmir) sampe segitunya melarang dengan agak arogan capres kami yang Muslim akan salat Jumat," kata Priyo. 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai langkah takmir Masjid Kauman melarang Prabowo salat Jumat di masjidnya berlebihan.  "Beri pengertian saja. Bapak boleh jumatan di sini, tapi mohon tidak ada pembicaraan politik. Kan bisa begitu? Kalau gitu enggak masalah, tapi tetap diizinkan," ujarnya. 

Sohibul juga menganggap wajar jika beredar selebaran dan famplet mengajak warga salat Jumat bersama Prabowo. "Pimpinannya salat Jumat di situ lalu para kadernya diajak salat Jumat bareng. Itu wajar-wajar saja kok. Justru karena dengan ada pelarangan ini semakin politis," ujarnya. 

Bela takmir masjid

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai langkah takmir Masjid Kauman meminta Bawaslu melarang Prabowo salat Jumat di masjid legendaris itu sudah tepat. Pasalnya, ada gelagat Prabowo bakal berkampanye di sana. 

"Seorang calon boleh saja hadir atau mengikuti ibadah salat. Tetapi tidak boleh menyebarkan brosur, pamflet, dan sebagainya untuk mempengaruhi massa agar datang ke acara salat Jumat itu," kata Karding. 

Tim kampanye, lanjut Karding, juga harus menahan diri untuk taat aturan dan tidak mengganggu kekhusukan pibadah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau politis.