sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bawaslu pecat 20 penyelenggara pemilu ad hoc

Dari 113 kasus yang ditangani, sebanyak 102 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Rabu, 04 Nov 2020 12:48 WIB
Bawaslu pecat 20 penyelenggara pemilu ad hoc
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 557.877
Dirawat 77.969
Meninggal 17.355
Sembuh 462.553

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memecat 20 penyelenggara pemilu ad hoc selama 2020 karena terbukti melanggar kode etik. Pun terdapat 23 penyelenggara diberikan peringatan, tujuh peringatan keras, 52 rehabilitasi dan penerusan atau pembinaan lainnya.

"Di lapangan masih banyak penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Tahun ini kami menangani 113 kasus. (Sebanyak) 102 terbukti dan 11 tidak terbukti," ujar Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja.

Dirinya menerangkan, jenis pelanggaran yang dilakukan beragam. Detailnya, 45 kasus melanggar netralitas, 44 kasus melanggar profesionalitas, tujuh kasus melanggar prinsip lainnya, dan enam kasus melanggar sumpah janji.

"Beragam pelanggaran tersebut harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu agar tidak mengulangi atau melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh aturan main," jelasnya, mencuplik situs web Bawaslu.

Sponsored

Berdasarkan daerah, pelanggaran terbanyak pada 2020 terjadi di Sumatera Utara (Sumut) dengan 17 kasus. Kemudian di Gorontalo 16 kasus, serta Maluku Utara dan Jawa Timur masing-masing 13 kasus.

Bagja menyatakan, penanganan pelanggaran etik pengawas ad hoc sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

"Pemberian beragam sanksi kepada penyelenggara pemilu memiliki bermacam tujuan. Teguran tertulis untuk mendidik penyelenggara pemilu, pemberhentian sementara untuk menyelamatkan proses tahapan pemilu, sedangkan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai cara untuk memperbaiki tata kelola institusi penyelenggara pemilu," tandasnya.

Berita Lainnya