sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang

Jumlah TPS yang paling banyak berpotensi untuk melakukan pemungutan suara susulan adalah di daerah Papua.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 17 Apr 2019 19:50 WIB
Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang

Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) mencatat sederet dugaan pelanggaran dan masalah saat pencoblosan Pemilu 2019. Bawaslu menilai ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) berpotensi mengalami pemungutan suara ulang (PSU), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan sebanyak 38 TPS yang tersebar di beberapa wilayah berpotensi untuk melakukan pemungutan suara ulang. Sementara, 1.395 TPS lainnya berpotensi untuk melakukan pemungutan suara susulan.

"Saya baru dapat kabar bahwa jumlah TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang ada 38 TPS, sedangkan pemungutan suara susulan berpotensi dilakukan di 1.395 TPS," kata Fritz saat jumpa pers, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).

Dia menyebut jumlah TPS yang paling banyak berpotensi untuk melakukan pemungutan suara susulan di daerah Papua, yakni 703 TPS. 

Rinciannya, 367 TPS di Distrik Abepura, Jayapura. Kemudian 335 TPS di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura serta 288 di Distrik Kabupaten Intan Jaya, Papua.

"Sementara 405 TPS lainnya di luar Papua," katanya.

Lebih lanjut, Fritz menjelaskan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan pihaknya adalah kendala logistik, dan penggunaan hak suara pemilih. Karena itu, menurut dia, yang menjadi penyebab pemungutan suara ulang atau susulan terjadi di beberapa TPS di sejumlah daerah.

"Misalnya di Jambi ada 24 TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang karena banjir atau di Kepulauan Riau ada 11 TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang karena pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB tapi mencoblos. Sehingga kalau kita mengacu pada pasal 72 itu harus dilakukan pemungutan suara ulang," ucapnya.

Sponsored

Komisioner Bawaslu Muhammad Affifudin menambahkan, KPU RI dinilai tidak dapat mengantisipasi persoalan logistik.

Walhasil, sejumlah TPS di daerah berpotensi melakukan pemungutan suara ulang atau susulan. Padahal, pihaknya mengklaim sudah menyampaikan beberapa rekomendasi pada KPU RI.

"Kelihatannya ini tidak terantisipasi dengan baik, sehingga menimbulkan polemik. Situasi hari ini menunjukkan ada hal teknis yang abai dan tidak diberikan perhatian oleh KPU dan itu membuat situasi direkomendasikan pemungutan suara ulang," ucap Affifudin.

Berita Lainnya