Beda Sandi dan Ma'ruf ihwal transfer dana pendidikan

Besarnya anggaran biaya pendidikan yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah mengharuskan adanya mekanisme kontrol agar dibelanjakan dengan tepat sasaran. Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengemukakan dua cara yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan anggaran tersebut mendorong perbaikan dunia pendidikan. 

Maruf Amin menjelaskan, pihaknya mengusulkan instrumen berupa dua cara yakni dengan NPD dan Dapodik. Dengan dua instrumen itu, dana yang dikirimkan ke daerah berdampak baik terhadap dunia pendidikan. 

"Dengan dua instrumen ini saya harapkan pemerintah pusat dapat memantau output dana transfer daerah," kata Ma'ruf saat beradu gagasan dengan Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3).

NPD yang disampaikan Maruf ialah kependekan dari neraca pendidikan daerah sedangkan Depodik adalah kependekan dari data pokok pendidikan. Besaran dana yang dibelanjakan pemerintah pada sektor pendidikan, sambung Mar'uf, mesti diikuti dengan mekanisme kontrol yang baik agar anggaran pendidikan berdampak pada peningkatan SDM. 

"Menurut saya pemerintah pusat mesti punya satu data pendidikan untuk melakukan pemantauan itu," ujar mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut. 

Komitmen pemerintah untuk menjamin pendidikan juga diiringi dengan peningkatan biaya yang dikeluarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja  Nasional (APBN). Untuk tahun 2019, pemerintah berencana menggelontorkan dana untuk pendidikan Rp487,9 triliun.

Di lain sisi, Sandiaga menuturkan banyak instrumen yang bisa dipakai pemerintah untuk mengontrol anggaran yang ditransfer pemerintah pusat. Namun, ia tidak menjelaskan langkah konkret mengontrol dana yang ditransfer pemerintah pusat untuk membiaya pendidikan di daerah. 

Bagi Sandiaga, yang menjadi masalah bukan pada pola kontrol pemerintah pusat, namun terkait upaya mengarahkan pendidikan supaya mampu membentuk karakter. 

"Instrumen tersebut banyak sekali yang bisa dipakai. Kalau Prabowo-Sandi diberi kewenangan mengalokasikan, kita pastikan link and match peserta didik bukan saja mendapat pendidikan berkualitas tapi juga mendapat kesempatan kerja," ucap Sandiaga.