Blunder Jokowi disebut indikasi pemerintah tak jujur

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dianggap blunder saat salah mengutip data pada debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2) lalu. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menilai, dengan mengungkap data yang tak valid, Jokowi menguak indikasi capaian yang disampaikan pemerintah tak selalu benar. 

"Justru dari pernyataan Jokowi ini menguak tabir lain bahwa kami melihat beberapa data yang disampaikan itu invalid. Kami mempunyai data lain yang cukup mengkonfirmasi beberapa capaian yang disampaikan itu. Datanya tak cukup dikatakan jujur," kata Priyo di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa(19/2).

Priyo mencontohkan klaim Jokowi yang menyebut pemerintah memenangkan gugatan senilai Rp18 triliun terhadap 11 perusahaan perusak lingkungan. "Klaim ini ternyata pada beberapa hitungan jam dibantah Greenpeace yang menyatakan 11 perusahaan yang dibanggakan gugatannya dimenangkan sampai hari ini tidak ada yang membayar tunai kembali ke kas negara," ujarnya. 

Politikus Demokrat Rachland Nashidik menilai kesalahan Jokowi mengutip data karena calon presiden petahana itu ingin tampil agresif di hadapan Prabowo. "Jokowi ingin memainkan itu, tapi dia gagal dan terlalu agresif, tak punya portofolio," paparnya.

Hal senada diungkapkan politikus PAN Dedi S Gumelar alias Miing. Menurut dia, sebagai seorang pemimpin Jokowi tak pantas menyampaikan capaian-capaian yang tak ia torehkan. "Ketika seseorang memanipulasi data, apa lagi menyampaikan data yang tak benar sesungguhnya dia telah berbohong," ujar Miing. 

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, di era revolusi digital saat ini, masyarakat sudah semakin cerdas. Karena itu, sebagai pejabat publik, Jokowi harusnya berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. "Kalau tidak bisa menjawab itu bukan aib, tapi kalau bohong itu dusta," pungkasnya.