sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

BPN Prabowo-Sandi: Kami tak bisa melarang massa ke MK

BPN tetap mengimbau agar tak turun ke jalan menggelar aksi demo terkait sengketa Pilpres 2019.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Senin, 24 Jun 2019 15:44 WIB
BPN Prabowo-Sandi: Kami tak bisa melarang massa ke MK
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku tidak bisa melarang pergerakan massa ke Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengawal putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Jika kemudian ada mobilisasi massa di gedung MK, itu bukan instruksi dari BPN Prabowo-Sandi.

“Kalau kemudian ada mobilisasi massa, itu di luar instruksi kami. Kami tidak memiliki kuasa untuk melarang hak konstitusional warga negara. Jadi, kami menghormati sepenuhnya,” kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzhar Simanjuntak dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6).

Dahnil menyampaikan itu menanggapi beredarnya informasi soal rencana halal bihalal oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 jelang putusan sengketa Pilpres di depan Gedung MK. Terkait rencana tersebut, kata Dahnil, sampai saat ini pihaknya tidak menjalin komunikasi dengan PA 212. Apalagi menyangkut aksi di depan Gedung MK .

“Itu hak konstitusional. Masyarakat punya hak, punya perspektif, punya pandangan. Masyarakat kita juga tidak mau dikendalikan oleh pihak tertentu.  Itu adalah hak dasar saya pikir," ujar Dahnil.

Meski menjadi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, Dahnil tetap mengimbau kepada seluruh pendukung Prabowo-Sandi untuk tidak turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi jelang putusan MK yang rencananya diumumkan pada Jumat (28/6).

Instruksi ini, kata Dahnil, disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto kepada para pendukungnya. Sebab, mantan Danjen Kopassus itu memutuskan untuk memilih jalan konstitusional dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Untuk relawan, pendukung, dan masyarakat, kami tetap mengimbau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang damai, berdoa dan lain sebagainya. Pak Prabowo sudah sampaikan bahwasanya upaya akhir kami adalah upaya konstitusional ke MK yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto," katanya. 

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan pihaknya akan menerima apa pun hasil putusan MK. "Lagi pula masyarakat dan publik sudah tahu mana yang legitimate dan mana yang tidak legitimate," kata Dahnil. 

Sponsored

Sidang PHPU Pilpres 2019 mulai digelar di MK pada 14 Juni 2019. Setelah rangkaian pemeriksaan bukti, saksi fakta dan ahli sidang ditutup pada Jumat, 21 Juni 2019. Majelis hakim konstitusi mengagendakan pembacaan putusan pada Jumat, 28 Juni 2019.

Berita Lainnya
×
img