BPN tuding rezim saat ini nodai demokrasi di Pemilu 2019

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, menuding ada pengaruh dari kekuasaan untuk menggalang dukungan ke salah satu kandidat pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan umum atau Pemilu 2019.

“Ada pihak yang menarik pengaruh kekuasaan ke politik praktis. Ini bentuk dari rezim ini. Saya menyebutnya ada pengaruh kekuasaan yang menodai demokrasi. Ada pengaruh kekuasaan yang berpolitik praktis,” kata Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin, (1/4).

Pernyataannnya itu disampaikan Riza menanggapi video viral seorang kepala desa di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengajak warga untuk memilih pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf. 

Selain itu, Riza juga mendapat informasi bahwa ada pihak yang mengintimidasi pejabat di tingkat sekolah maupun di tingkat desa agar ikut memenangkan pasangan tertentu. Menjawab informasi tersebut, politikus Partai Gerindra itu mengimbau agar kepala sekolah maupun kepala desa tidak perlu takut terhadap ancaman yang memaksa untuk mengerahkan massa.

"Masyarakat, kepala desa tidak perlu takut kepala sekolah tidak perlu takut. Saya tahu banyak kepala desa, kepala sekolah yang ditakiti bahkan ada yang diancam. Ada juga kepala desa sendiri yang ikut memobilisasi massa untuk mendukung pasangan tertentu," ujar dia.

Menurut Riza, ada oknum tertentu yang memaksakan kehendak untuk meminta pejabat desa dan pihak sekolah menggalang dukungan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Oknum tersebut biasanya mengancam akan mengganti atau tidak mempromosikan pejabat yang tidak mau menuruti instruksinya.

Karena itu, pihaknya berharap semua lembaga pemerintah termasuk kepala desa tidak ikut terlibat dalam politik praktis. Juga yang terpenting bersikap netral dalam Pemilu 2019. Sebab, jika ada keberpihakan dari oknum pemerintah, tentu menciderai demokrasi.

Sementara Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap independen ketika berlangsungnya Pemilu 2019. Imbaun tersebut disampaikan karena ada banyak laporan terkait netralitas dari kalangan ASN yang memihak ke salah satu paslon tertentu. 

“Mengingatkan kembali kepada ASN, TNI dan Polri untuk tetap berdiri netral terhadap semua kepentingan politik kontestasi dalam Pemilu 2019,” kata Kaka.

Untuk itu, Kaka mendesak kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjalankan tugasnya sebagai pihak yang mengawi dengan baik dan bersikap adil.