Busyro Muqoddas sindir dinasti politik elite istana

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan, Pilkada Serentak 2020 melanggar hak rakyat atas kesehatan. Saat ini, kebutuhan mendasar rakyat bukan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, tetapi keselamatan jiwa.

Pilkada Serentak 2020 berpotensi mempercepat penularan Covid-19 dan meningkatkan angka kematian.

“Dari pilkada ke pilkada, kita semua mengikuti secara terbuka. Tidak mungkin tidak ada bentrok. Nah, itulah yang harus dihindari. Ketika bentrok terjadi interaksi dan bagaimana (bisa) bentrok (tetapi tetap terhindar dari Covid-19 karena) memakai masker. Bentrok pasti full contact. Itu berbahaya sekali,” tutur Busyro dalam diskusi virtual, Rabu (30/9).

Semestinya Pilkada Serentak 2020 dilakukan secara jujur, adil, bebas, terbuka, dan aman dari tekanan. Baik manipulasi ataupun ancaman, seperti Covid-19.

Pesta demokrasi yang dikorupsi berdampak multidimensional. Misalnya, liberalisasi dan komersialisasi tata kelola sumber daya alam (SDA). Bahkan, liberalisasi dan komersialisasi telah merasuk ke sektor pendidikan yang berkaitan erat dengan sumber daya manusia (SDM).

“Terjadi gejala yang sangat kuat. Ada indikasi kuat. Ada dokumen-dokumen rencananya (RUU Cipta Kerja),” ucapnya.

Pilkada Serentak 2020 lebih mengedepankan sikap berkuasa, ketimbang meletakkan sebagai adab kepada rakyat. Sehingga meletakkan rakyat sebagai objek komoditi politik belaka. Di sisi lain, semakin vulgar pula dominasi cukong sebagi renternir politik dalam proses pembusukan demokrasi di Indonesia.

Itulah sebabnya dia khawatir pilkada serentak bakal memperkuat politik uang yang mengantarkan pada demokrasi yang liberal dan transaksional. Juga memunculkan wabah budaya neofeodalisme dengan dominasi dinasti politik yang berepicentrum pada elite politik istana kepresidenan bersama elite parpol dan elite bisnis.

Sebelumnya pada Rabu (9/9) Busyro Muqoddas menyebut, munculnya fenomena calon tunggal di 28 kabupaten/kota di 15 provinsi merupakan anomali overdosis demokrasi di Indonesia. Keberadaan calon tunggal dinilai menggambarkan permasalahan demokrasi yang erat kaitannya dengan oligarki partai politik dan oligarki bisnis.

Di sisi lain, dalam Pilkada Serentak 2020 terdapat pula fenomena menguatnya calon kepala daerah berbasis politik dinasti. “Politik dinasti ini justru dipelopori pejabat elite di istana sana,” ucapnya.

Seperti yang telah diketahui, Pilkada 2020 disebut-sebut bakal menjadi ajang keluarga para elite politik di lingkaran istana untuk mencari kekuasaan. Misalnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabumi Raka maju sebagai cawalkot Solo. Sedangkan menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution maju di Pilwakot Medan. Putri keempat Wapres Ma'ruf Amin, yakni Siti Nur Azizah juga maju sebagai cawalkot Tangerang Selatan. 

Keluarga para menteri juga ikut maju di Pilkada 2020. Misalnya, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang maju sebagai cawalkot Tangerang Selatan. Adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yakni Irman Yasin Limpo maju sebagai cawalkot Makassar. Anak kandung Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yakni Hanindito Himawan Pramono maju sebagai calon bupati Kediri. Adik kandung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yakni Titik Mas’udah maju calon wakil bupati Mojokerto.