sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Cegah banjir TKA, Prabowo bakal kaji kebijakan bebas visa

Kubu Prabowo menilai kebijakan bebas visa tidak adil bagi Indonesia.

Kudus Purnomo Wahidin Rakhmad Hidayatulloh Permana
Kudus Purnomo Wahidin | Rakhmad Hidayatulloh Permana Jumat, 29 Mar 2019 21:32 WIB
Cegah banjir TKA, Prabowo bakal kaji kebijakan bebas visa

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Islamiati Fatwa mengatakan calon presiden jagoannya bakal mengkaji kebijakan bebas visa jika sukses memenangi Pilpres 2019. Menurut Dian, evaluasi diperlukan guna mencegah banjir tenaga kerja asing (TKA). 

"Kita harus menghitung ulang pemberian visa bebas kepada 160 negara itu. Karena beberapa negara, misalnya Singapura memberikan hanya memberikan ke 50 negara, tidak semuanya diberikan," ujar dia dalam sebuah diskusi di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/3). 

Indonesia saat ini memberlakukan kunjungan bebas visa untuk 160 negara. Menurut Dian, kebijakan bebas visa perlu dicabut jika tidak memberikan keuntungan baik materil maupun nonmateril. "Buat apa? Ya kita cabut saja," imbuhnya.  

Dian mengatakan, pemberlakuan bebas visa terkesan tidak adil. Pasalnya, warga negara Indonesia kerap kesulitan masuk ke negara-negara lain karena terkendala visa. 

"Apakah orang Indonesia juga mudah masuk Australia? Susah juga. Enggak (mudah) juga. Tapi orang Australia bisa masuk (Indonesia). Saya kira enggak fair," imbuhnya. 

Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia (UI) Agung Nurwijoyo menganggap wajar jika kebijakan bebas visa dievaluasi. "Terlebih jika tidak signifikan berkontribusi terhadap sektor pariwisata misalnya," kata dia. 

Menurut Agung, idealnya kebijakan bebas visa berlaku resiprokal. Apalagi, 'daya tembus' paspor Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan negara-negara tetangga. "Artinya, kita tidak hanya memberikan bebas visa bagi WNA, tetapi juga WNI ke negara yang bersangkutan," ujar dia. 

Dilansir dari www.passportindex.org/byRank.php, tercatat bahwa Malaysia dan Singapura peringkatnya masih di atas Indonesia. Singapura berada di peringkat 3, Malaysia di peringkat 9, sedangkan Indonesia berada jauh di peringkat 56.

Sponsored

Kritik performa Jokowi

Terpisah, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan Prabowo bakal mengkritik sering absennya Jokowi di forum-forum internasional dalam debat keempat Pilpres 2019, Sabtu (29/4) besok. 

"Empat tahun berturut-turut Pak Jokowi tak hadir di Sidang Umum PBB. Kemudian, banyak forum-forum Internasional yang ditinggal. Kemudian kepimpinan di Asean kita juga menurun. Padahal, 9 negara Asean itu berharap Indonesia menjadi semacam ketua kelas," katanya.

Terkait tema pemerintahan, Sudirman mengatakan, Prabowo bakal menyinggung soal perkara korupsi di era pemerintahan Jokowi. Menurut Sudirman, era Jokowi gagal menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. 

"Pak Jokowi tidak menghadirkan leadership yang efektif yang betul-betul bisa mengendalikan keadaan, terutama dari sisi clean government. Pemerintahan itu gagal karena lebih dari 100 kepala daerah tertangkap KPK, dan satu per satu orang di lingkaran beliau (juga ditangkap), termasuk ketua umum partai," ujar dia. 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid